June 2025

Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi realisasi program tiga juta rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung penuh program tersebut, karena merupakan bagian dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. “Program ini perlu diperkuat dengan regulasi berupa Instruksi Presiden yang menegaskan…

Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah subsidi hingga tahun 2029 sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses terhadap hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional….

Oleh: Fauzan Naufal )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di luar negeri, salah satu prioritas yang kini dikembangkan adalah peningkatan akses layanan darurat. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa negara tidak hanya hadir saat pekerja migran dikirim ke…

Oleh: Rezqy Cahyadi )* Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bukan sekadar kewajiban moral, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi diplomasi luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini tercermin kuat dalam sikap dan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), yang terus memperkuat sistem…

Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 dinilai sebagai langkah strategis memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR RI, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya, menegaskan pentingnya revisi ini untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak para pekerja migran yang kerap menghadapi tantangan serius. “Sebagai…

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk memperkuat kerja sama antar kawasan, termasuk dalam menjamin kesejahteraan pekerja migran. “Memastikan upah yang adil,…

Oleh: Citra Indriani Putri )* Gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Apotek Desa melalui skema Koperasi Merah Putih berhasil menarik dukungan secara luas dari berbagai pihak. Dukungan tersebut bukan hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap visi Kepala Negara dalam memperluas akses pasa layanan kesehatan saja, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk terus memperkuat peran para apoteker dalam…

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program strategis Apotek Desa sebagai langkah konkret menjadikan harga obat terjangkau rakyat, termasuk masyarakat pedesaan dan pelosok Tanah Air. Program ini diumumkan Presiden Prabowo usai panen raya serentak bersama jajaran kementerian dan lembaga pangan di Majalengka, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. “Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat…

Oleh: Meliana Kede )* Upaya percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digencarkan oleh pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk memastikan program ini tersalurkan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Melalui kerja sama lintas lembaga, koordinasi yang intensif di lapangan, serta penyesuaian teknis di berbagai daerah, program…

Oleh: Esti Kumalasari )* Pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Namun, sebagaimana program strategis nasional lainnya, pelaksanaan MBG tidak hanya membutuhkan semangat dan regulasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur di tingkat daerah, terutama dalam hal penyediaan lahan untuk mendukung berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan…