June 2025

Oleh : Andhika Rachma *) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tidak ada penerbitan izin tambang baru di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini menjadi respons terhadap kekhawatiran publik dan gelombang penolakan dari masyarakat sipil serta aktivis lingkungan yang menilai bahwa kawasan konservasi seperti Raja Ampat semestinya…

Oleh : Ricky Rinaldi Isu tambang nikel di kawasan Geopark UNESCO Raja Ampat terus menjadi sorotan tajam dari publik nasional maupun internasional. Pemerintah Republik Indonesia merespons dengan tegas dan terbuka, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang tersebar luas melalui media sosial. Kawasan Raja Ampat yang telah diakui sebagai…

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan sinergi antarlembaga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mengawal pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga juta rumah, agar berjalan secara…

Jakarta – Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penerapan nilai-nilai integritas di sektor dunia usaha sebagai upaya preventif dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan pendampingan yang menyasar pelaku usaha, termasuk UMKM dan korporasi besar. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya di lingkungan KPK…

Oleh Raras Ayu Palapa *) Tata kelola lahan negara menjadi salah satu sektor strategis yang rawan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, perolehan dan pengelolaan lahan negara kerap diwarnai oleh tumpang tindih kepemilikan, konflik hukum, hingga dugaan praktik mafia tanah. Untuk itu, pemerintah melalui berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini menaruh perhatian serius…

Oleh: Alfin Jati Kusuma*) Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas terus menunjukkan perkembangan positif. Langkah konkret melalui sinergi lintas lembaga menjadi bukti komitmen negara dalam mencegah tindak pidana korupsi secara sistemik. Kolaborasi ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengawasan dan transparansi pada sektor yang sarat…

JAKARTA – Dukungan penuh terhadap bagaimana komitmen kuat aparat keamanan untuk membongkar upaya penggiringan opini negatif di ruang publik terus menguat dari berbagai pihak, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terlebih, hal tersebut terjadi pascapengakuan terdakwa Marcella Santoso yang mengakui keterlibatannya dalam upaya penyebaran narasi provokatif yang selama ini beredar di tengah masyarakat bertema Indonesia Gelap…

JAKARTA – Penyebaran hoaks bertajuk Indonesia Gelap dan adanya opini negatif mengenai revisi Undang-Undang TNI kian terbukti sebagai upaya secara sistematis untuk memecah belah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menanggapi serius situasi tersebut dengan memberikan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas jaringan penyebar informasi menyesatkan itu….

Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat Indonesia dituntut semakin cerdas dalam memilah dan menyikapi konten yang beredar, khususnya terkait isu-isu strategis seperti lingkungan dan tambang di Raja Ampat. Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap pelestarian lingkungan dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Namun, upaya…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat, menyusul beredarnya informasi menyesatkan yang tidak berdasar tentang aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Penutupan sementara dua destinasi wisata tersebut adalah langkah antisipatif pemerintah yang tidak mengganggu keseluruhan aktivitas pariwisata Raja Ampat. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan pihaknya terus memantau…