Pemblokiran Situs Judi Daring Dipercepat Demi Ruang Digital Bersih

Oleh: Darmawan Adhi )* Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah konkret dalam menertibkan ruang digital dari ancaman judi daring yang semakin marak. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), strategi pemblokiran situs ilegal dipercepat untuk memastikan ekosistem digital nasional tetap aman, sehat, dan produktif. Hingga pertengahan Juni 2025, lebih dari dua juta situs judi daring telah berhasil diputus…

Read More

Tegas dan Terukur, Pemerintah Berhasil Takedown 2 Juta Situs Judi Daring

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatatkan pencapaian signifikan dalam pemberantasan praktik judi daring. Hingga pertengahan tahun ini, sebanyak 2 juta konten yang terkait dengan aktivitas judi daring telah berhasil diblokir dari ruang digital nasional. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi seluruh lapisan…

Read More

Rancang PP Pemberantasan Judi Daring, Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Ruang Digital

*) Oleh: Andi Mahesa Pemerintah terus memperkuat upaya memberantas judi daring dengan langkah konkret berupa pematangan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberantasan Judi Daring. Melalui Kementerian Hukum dan di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, rancangan regulasi ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak merusak praktik ilegal tersebut. Judi daring…

Read More

Pemerintah Fokus Bangun Ekosistem Digital Bebas Judi Daring

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan terbebas dari praktik judi daring. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sebanyak dua juta situs judi daring telah dihapus dari ruang digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari…

Read More

Pemerintah Perluas Akses Hunian Layak bagi Pekerja Transportasi

Oleh : Astrid Widia )* Alokasi tambahan rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 8.000 unit menjadi bukti konkret bahwa negara tidak tinggal diam dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya para pengemudi dan karyawan Blue Bird Group. Di balik angka tersebut, ada semangat besar untuk mengangkat kesejahteraan kelompok…

Read More

Pemerintah Serap Aspirasi Terkait Rencana Ukuran Rumah Subsidi

Jakarta – Pemerintah masih mengkaji secara mendalam rencana penyesuaian ukuran rumah subsidi agar tetap memenuhi kelayakan dan kebutuhan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa rencana tersebut belum final dan masih berada dalam proses evaluasi serta pembahasan mendalam. “Sekarang saya masih berada pada tahap menerima berbagai masukan. Keputusan akan diambil pada…

Read More

Rumah Subsidi Berkualitas, Solusi Hunian dari Pemerintah untuk Masyarakat

Jakarta – Pemerintah menargetkan penyediaan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025 bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa capaian ini merupakan langkah bersejarah dalam pembangunan perumahan nasional. “Sepanjang sejarah, belum pernah ada penyediaan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit dalam satu tahun seperti yang terjadi tahun ini….

Read More

Mengapresiasi Penegak Hukum Bongkar Jaringan Buzzer Penyebar Isu Negatif

Oleh : Ridho Ramadhan )* Serangan terhadap stabilitas nasional pada jaman perkembangan dunia teknlogi dan informasi yang sangat pesan seperti sekarang ini nyatanya memang tidak selalu datang dari luar ataupun secara fisik saja, tetapi justru ternyata juga berkembang dari dalam melalui penyebaran narasi negatif yang sistematis.  Isu seperti “Indonesia Gelap” dan opini negatif terhadap revisi…

Read More

Aparat Bongkar Jaringan Buzzer Konten Negatif, Masyarakat Wajib Jernih Terima Informasi

Oleh : Kurniawan Santoso )* Gelombang narasi negatif yang belakangan ini beredar di tengah masyarakat dan mengarah pada adanya narasi provokasi mengenai Revisi Undang-Undang TNI semakin masif beredar di ruang digital.  Pola penyebaran narasi negatif tersebut ternyata tidak lepas dari upaya terorganisasi yang secara sistematis memang berusaha untuk membentuk opini publik demi tujuan tertentu dari…

Read More