Oleh: Arman Panggabean*)
Pemerintah terus mempertegas komitmen untuk mampu menghadirkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya caranya yakni dengan melalui peluncuran program Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan program tersebut sebagai salah satu prioritas nasional dalam upaya untuk dapat mengentaskan kemiskinan struktural yang selama ini terus menghambat pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di berbagai daerah di Tanah Air. Peluncuran tahap awal Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, lembaga, serta sektor swasta.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai bahwa dukungan yang berasal dari lintas sektor tentunya menjadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan program tersebut. Pasalnya, memang pemerintah tidak dapat bekerja sendirian saja dalam menjalankan proyek berskala nasional seperti ini, terlebih karena program ini juga tidak hanya sekadar menyasar pada pendidikan secara formal semata, tetapi juga dalam rangka untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi bagi keluarga miskin di Indonesia.
Wamen Agus kemudian juga menggarisbawahi terkait bagaimana pentingnya keterlibatan dari sektor swasta dalam menyumbangkan kontribusi mereka melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Agus menekankan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada data penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan menerapkan pendekatan itu, maka seluruh siswa yang berasal dari keluarga miskin tidak hanya dapat menerima pendidikan secara gratis dan berkualitas saja, tetapi juga mereka bisa mendapatkan dukungan secara lebih holistik.
Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas asrama yang layak huni, kemudian juga terdapat pendampingan bagi orang tua siswa, serta perbaikan pada kondisi rumah keluarga miskin tersebut sebagai satu kesatuan dari upaya untuk terus memperbaiki kehidupan keluarga kurang mampu di seluruh pelosok Nusantara secara menyeluruh.
Pada tahap awal ini, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat telah dipersiapkan di berbagai aset milik Kementerian Sosial dengan jumlah siswa hingga mencapai sebanyak 9.755 anak. Kemensos menargetkan ke depannya program tersebut mampu mencapai hingga lebih dari 20 ribu siswa dapat terlayani sepanjang tahun ajaran 2025, dengan juga turut didampingi oleh sebanyak ribuan tenaga pendidik dan kependidikan.
Menanggapi berjalannya salah satu program prioritas nasional pemerintah tersebut, Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut dengan positif adanya ajakan untuk dapat berkolaborasi secara bersama tersebut.
Ia menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk mampu menjembatani terwujudnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah melalui berbagai macam forum seperti diskusi, kampanye, dan pendampingan langsung.
Menurut Mahir, upaya untuk memperluas pemahaman dan membuka ruang kontribusi nyata dari pihak perusahaan merupakan sebuah langkah krusial untuk mampu mengatasi berbagai macam persoalan pendidikan yang selama ini tertinggal, khususnya di lapisan masyarakat terbawah di Indonesia.
Presiden Prabowo sendiri telah memerintahkan penambahan 100 lokasi baru Sekolah Rakyat sebagai bagian dari tahap rintisan kedua yang dimulai Agustus hingga September 2025. Lokasi baru tersebut dirancang memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, serta tersebar secara merata di berbagai wilayah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden yang dilandasi oleh kekhawatiran terhadap tingginya angka anak putus sekolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 4 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan formal, khususnya pada jenjang menengah. Robben menjelaskan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan pada kebutuhan pendukung seperti transportasi dan perlengkapan sekolah yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin.
Sebagai respons atas realitas tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Regulasi itu mendorong seluruh elemen negara, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk bergerak bersama mendukung implementasi Sekolah Rakyat.
Pemerintah telah menetapkan 100 lokasi awal, memulai pembelajaran pada Juli 2025, dan menyiapkan 100 lahan tambahan untuk pembangunan sekolah model berbasis asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Robben menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum nasional, tetapi juga menanamkan keterampilan vokasional, pendidikan karakter, dan literasi digital. Tujuannya ialah mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Di luar aspek akademik, program ini juga memberdayakan ekonomi keluarga siswa melalui pelatihan keterampilan dan dukungan sosial lainnya.
Dukungan dari daerah juga terus menguat. Sebanyak 357 pemerintah daerah telah menyatakan partisipasi aktif dalam mendukung program ini. Namun, Robben mengajak daerah yang belum bergabung agar segera menindaklanjuti penetapan lokasi Sekolah Rakyat tahap kedua.
Langkah pemerintah melibatkan seluruh sektor dalam peluncuran Sekolah Rakyat bukan sekadar bentuk kerja sama teknis. Ia mencerminkan pendekatan kolaboratif berbasis data, visi ideologis, dan tekad politik untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang menjadi fondasi kesejahteraan nasional. Kolaborasi yang solid antara negara, dunia usaha, dan komunitas lokal diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan. (*)
*)Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute
[edRW]