Pemerintah Indonesia Tegas Larang Jual Beli Pulau

Oleh : Inge Zinia )* Pemerintah menunjukkan sikap tegas terhadap isu penjualan pulau-pulau kecil di wilayah kedaulatan nasional. Sorotan tajam muncul usai ditemukannya empat pulau di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang diiklankan untuk dijual di situs internasional. Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan secara gamblang bahwa tidak ada satu pun pulau di…

Read More

Pemerintah Lindungi Pulau-Pulau Kecil Melalui Sejumlah Aturan Ketat

Oleh: Dhita Karuniawati )* Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di antara ribuan pulau tersebut, banyak yang tergolong sebagai pulau kecil, yakni pulau dengan luas kurang dari 2.000 km². Pulau-pulau kecil ini memiliki peran strategis, baik dalam menjaga kedaulatan wilayah, menjaga ekosistem laut,…

Read More

Pemerintah Pastikan Komitmen Lindungi Pulau-Pulau Kecil

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengecek kebenaran kabar penjualan pulau milik Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, yang muncul di situs privateislandonline.com. “Kami akan dalami dulu benar atau tidak,” kata Tito di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat. Tito mengatakan telah mengutus tim dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi…

Read More

Pemerintah Konsisten Jaga Integritas Wilayah dengan Larangan Jual Beli Pulau

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan sikap tegasnya dalam menjaga kedaulatan wilayah, menyusul beredarnya kabar mengenai penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, melalui situs asing privateislandonline.com. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) langsung bergerak cepat menanggapi isu ini dengan membentuk tim investigasi lintas sektor dan menegaskan tidak…

Read More

Program CKG Jangkau Jutaan Masyarakat dan Tingkatkan Penanggulangan Penyakit TBC

Oleh: Nila Yunita Sari )* Hingga kini Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya menekan penyebaran penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC). Data menunjukkan, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Tingginya kasus ini menandakan perlunya pendekatan menyeluruh, tidak hanya dalam aspek pengobatan, namun juga dalam hal deteksi dini…

Read More

Program Cek Kesehatan Gratis Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan

Oleh : Febri Setiawan )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan pemerintah menjadi angin segar dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan cakupan pelayanan yang melibatkan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan konsultasi medis ringan, program ini menyasar kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, hingga pekerja informal yang…

Read More

Pemerintah Perluas Layanan Kesehatan Gratis bagi 53 Juta Anak Sekolah

Jakarta,- Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda melalui peluncuran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh anak usia sekolah. Dimulai pada Juli 2025, bersamaan dengan tahun ajaran baru 2025/2026, program ini akan menyasar hingga 53,8 juta anak yang tersebar di lebih dari mulai dari SD/MI hingga SMA/SMK/MA, termasuk madrasah, pondok pesantren,…

Read More

Program Cek Kesehatan Gratis Siap Jangkau 50 Juta Jiwa Mulai Juli

Jakarta – Pemerintah berencana memperluas program cek kesehatan gratis (CKG) yang saat ini telah dimanfaatkan oleh 7,8 juta masyarakat hingga awal Juni 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan target besar program ini yang akan menyentuh 50 juta jiwa mulai bulan Juli mendatang. “Hingga kemarin, sekitar 7,8 juta masyarakat telah mengikuti program cek kesehatan gratis….

Read More

UU TNI Disusun Secara Transparan dan Libatkan Partisipasi Masyarakat

Oleh: Albert Sianuay )* Reformasi sektor pertahanan nasional Indonesia memasuki babak baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Keberadaan undang-undang ini tidak hanya mencerminkan respons negara terhadap dinamika ancaman global dan domestik yang terus berkembang, tetapi juga menjadi bukti bahwa…

Read More

Penyusunan UU TNI Penuhi Mekanisme Perundang-Undangan dan Partisipasi Publik

Oleh : Gavin Asadit )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah dan DPR menyatakan proses revisi telah mengikuti mekanisme pembentukan perundang-undangan secara formal. Namun, sebagian kecil elemen masyarakat sipil dan akademisi mengungkapkan harapan…

Read More