Presiden Prabowo Cabut PMN, Dorong Efisiensi dan Kemandirian Kerja BUMN

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai bentuk pendanaan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025 yang mencabut PP Nomor 34 Tahun 2022, menandai adanya perubahan besar pada arah kebijakan pembiayaan perusahaan pelat merah selama ini menuju pendekatan yang lebih…

Read More

Pencabutan PMN Wujudkan Transformasi Kerja BUMN Menuju Entitas Bisnis Modern

Oleh: Wahyu Gunawan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang tegas dengan mencabut program Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Langkah tersebut menandai dimulainya babak baru dalam transformasi kerja korporasi pelat merah menjadi entitas bisnis modern yang jauh lebih mandiri dan efisien.  Selama bertahun-tahun, PMN telah menjadi tonggak dukungan fiskal bagi berbagai BUMN, tetapi pada saat…

Read More

Hilirisasi Dorong Pemerataan Ekonomi dan Kuatkan UMKM Daerah

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi mineral tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku UMKM lokal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam proses industrialisasi sumber daya alam. “Hilirisasi ke depan harus…

Read More

Hilirisasi Perkuat UMKM dan Ekonomi Daerah Jalan Menuju Pemerataan dan Kedaulatan Ekonomi Nasional

Oleh: Cahyo Widjaya* Kebijakan hilirisasi mineral yang saat ini digencarkan pemerintah bukan sekadar strategi ekonomi jangka pendek. Lebih dari itu, hilirisasi adalah jalan panjang menuju pemerataan pembangunan dan kedaulatan ekonomi, terutama bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Tidak dapat dipungkiri, pengelolaan kekayaan alam selama ini cenderung menguntungkan pusat dan kelompok pemodal besar. Namun, dalam kerangka…

Read More

Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Optimalkan Irigasi dan Bendungan

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan dan jaringan irigasi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,54 triliun guna mendukung pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi…

Read More

Keberadaan Organisasi Tani Perkuat Program Swasembada Pangan untuk Kesejahteraan Petani

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menegaskan bahwa keberadaan organisasi petani seperti HKTI memainkan peran strategis dalam memperkuat program swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. “Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia…

Read More

Swasembada Pangan Jadi Fokus Utama Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Oleh: Irfan Nurmaji)* Pemerintah saat ini menempatkan swasembada pangan sebagai poros utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Fokus ini selaras dengan visi besar yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan demi menjamin masa depan bangsa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi krisis global. Pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya dimaknai sebagai proyek pembangunan fisik…

Read More

Pembaharuan Infrastruktur Dukung Program Swasembada Pangan Pemerintah

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang digencarkan adalah pembaharuan infrastruktur pertanian, khususnya sistem irigasi dan sumber daya air. Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia menuju kedaulatan pangan dan ketahanan nasional yang tertuang dalam agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia…

Read More

Retret Kepala Daerah Perkuat Arah Baru Pembangunan Menuju Indonesia Maju

Jatinangor – Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menyatukan langkah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih cepat, merata, dan berpihak pada rakyat. Dalam forum strategis Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua, sinergitas lintas kementerian dan daerah ditegaskan sebagai kunci utama keberhasilan implementasi program-program prioritas nasional. Forum tersebut menjadi ruang penting…

Read More

Penyelenggaraan Retret Gelombang Kedua Perkuat Komunikasi dan Koordinasi Antardaerah

Jakarta— Penyelenggaraan retret kepala daerah gelombang kedua resmi digelar pada 22 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan yang diikuti 86 kepala daerah ini menjadi lanjutan dari retret gelombang pertama yang telah sukses dilaksanakan pada Februari lalu. Retret ini bertujuan mempererat komunikasi dan memperkuat koordinasi antardaerah guna mendorong terciptanya sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia….

Read More