Mengapresiasi Penegak Hukum Bongkar Jaringan Buzzer Penyebar Isu Negatif

Oleh : Ridho Ramadhan )* Serangan terhadap stabilitas nasional pada jaman perkembangan dunia teknlogi dan informasi yang sangat pesan seperti sekarang ini nyatanya memang tidak selalu datang dari luar ataupun secara fisik saja, tetapi justru ternyata juga berkembang dari dalam melalui penyebaran narasi negatif yang sistematis.  Isu seperti “Indonesia Gelap” dan opini negatif terhadap revisi…

Read More

Aparat Bongkar Jaringan Buzzer Konten Negatif, Masyarakat Wajib Jernih Terima Informasi

Oleh : Kurniawan Santoso )* Gelombang narasi negatif yang belakangan ini beredar di tengah masyarakat dan mengarah pada adanya narasi provokasi mengenai Revisi Undang-Undang TNI semakin masif beredar di ruang digital.  Pola penyebaran narasi negatif tersebut ternyata tidak lepas dari upaya terorganisasi yang secara sistematis memang berusaha untuk membentuk opini publik demi tujuan tertentu dari…

Read More

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang Baru di Raja Ampat

Oleh : Andhika Rachma *) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tidak ada penerbitan izin tambang baru di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini menjadi respons terhadap kekhawatiran publik dan gelombang penolakan dari masyarakat sipil serta aktivis lingkungan yang menilai bahwa kawasan konservasi seperti Raja Ampat semestinya…

Read More

Pemerintah Tegas Lindungi Raja Ampat, Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Sesat Tambang

Oleh : Ricky Rinaldi Isu tambang nikel di kawasan Geopark UNESCO Raja Ampat terus menjadi sorotan tajam dari publik nasional maupun internasional. Pemerintah Republik Indonesia merespons dengan tegas dan terbuka, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang tersebar luas melalui media sosial. Kawasan Raja Ampat yang telah diakui sebagai…

Read More

Sinergitas Antar Lembaga Kawal Program Strategis Pemerintah Bebas Korupsi

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan sinergi antarlembaga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mengawal pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga juta rumah, agar berjalan secara…

Read More

Pemerintah Dorong Integritas Dunia Usaha Cegah Korupsi

Jakarta – Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penerapan nilai-nilai integritas di sektor dunia usaha sebagai upaya preventif dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan pendampingan yang menyasar pelaku usaha, termasuk UMKM dan korporasi besar. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya di lingkungan KPK…

Read More

Dorong Transparansi Tata Kelola Lahan Negara untuk Cegah Korupsi

Oleh Raras Ayu Palapa *) Tata kelola lahan negara menjadi salah satu sektor strategis yang rawan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, perolehan dan pengelolaan lahan negara kerap diwarnai oleh tumpang tindih kepemilikan, konflik hukum, hingga dugaan praktik mafia tanah. Untuk itu, pemerintah melalui berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini menaruh perhatian serius…

Read More

Pemerintah Dorong Sinergitas Cegah Korupsi

Oleh: Alfin Jati Kusuma*) Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas terus menunjukkan perkembangan positif. Langkah konkret melalui sinergi lintas lembaga menjadi bukti komitmen negara dalam mencegah tindak pidana korupsi secara sistemik. Kolaborasi ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengawasan dan transparansi pada sektor yang sarat…

Read More

Mendukung Komitmen Aparat Keamanan Ungkap Penggiringan Opini Negatif Publik

JAKARTA – Dukungan penuh terhadap bagaimana komitmen kuat aparat keamanan untuk membongkar upaya penggiringan opini negatif di ruang publik terus menguat dari berbagai pihak, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terlebih, hal tersebut terjadi pascapengakuan terdakwa Marcella Santoso yang mengakui keterlibatannya dalam upaya penyebaran narasi provokatif yang selama ini beredar di tengah masyarakat bertema Indonesia Gelap…

Read More

Hindari Pecah Belah Kepercayaan Publik, Waspada Penyebaran Hoaks

JAKARTA – Penyebaran hoaks bertajuk Indonesia Gelap dan adanya opini negatif mengenai revisi Undang-Undang TNI kian terbukti sebagai upaya secara sistematis untuk memecah belah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menanggapi serius situasi tersebut dengan memberikan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas jaringan penyebar informasi menyesatkan itu….

Read More