Jakarta – Pemerintah bersama dunia usaha menunjukkan komitmennya untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan sektor pangan dan gizi di seluruh Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan 1.000 Dapur MBG yang difasilitasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang akan menjadi bagian dari 30.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Antusiasme luar biasa dari dunia usaha menunjukkan bahwa mereka siap bergotong-royong untuk mendukung program ini,” kata Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie.
Anindya mengatakan pihaknya berniat untuk ikut serta membangun 1.000 titik dapur, dimulai dengan proyek percontohan yang akan dilaksanakan sebelum 17 Agustus 2025.
Keterlibatan dunia usaha melalui Kadin bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta memberdayakan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan gizi nasional dengan memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta keluarga kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia.
Anindya menekankan pentingnya peran pengusaha dalam memberikan dukungan nyata terhadap infrastruktur dan rantai pasok pangan, yang akan berperan besar dalam keberhasilan program MBG.
“Tugas kami adalah membantu BGN untuk mencapai target pembangunan 30.000 titik dapur SPPG, dan Kadin siap berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang ada,” ujarnya.
Kadin pun berkomitmen untuk menyediakan buku panduan yang dapat diimplementasikan oleh Kadin di tingkat provinsi, kota, bahkan di tingkat internasional.
Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, kontribusi dunia usaha sangat strategis untuk mewujudkan program ini.
“Kadin merupakan bagian penting dari program MBG. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga hal: anggaran, SDM, dan infrastruktur,” ungkap Dadan.
Peran Kadin dalam membantu membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan rantai pasok pangan bergizi sangat penting, terutama dengan adanya pasar baru yang tercipta seiring meningkatnya permintaan akibat program MBG.
Dadan juga mengapresiasi langkah Kadin dalam membentuk tim khusus untuk mengelola pembangunan hingga proses akreditasi dapur SPPG secara mandiri.
“Ini akan meringankan tugas BGN, karena Kadin bisa melakukan kurasi dan akreditasi dapur secara langsung,” kata Dadan.
Dalam upaya mendukung program ini, Kadin akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan Indonesia dapat segera mencapai target pembangunan 30.000 titik dapur MBG, serta mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.*
[edRW]