Sigi – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret optimalisasi lahan sawah, terutama di daerah-daerah yang selama ini terdampak bencana maupun kekeringan. Upaya ini bukan hanya soal produksi pangan, tetapi juga menyangkut pemulihan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan iklim global.
Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pemerintah daerah segera menggarap 400 hektar lahan pertanian yang sempat rusak akibat bencana alam 2018. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan. Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menegaskan bahwa optimalisasi lahan menjadi misi utama pemerintah daerah demi mendukung agenda nasional tersebut.
“Kami merencanakan optimalisasi lahan terdampak bencana sebagai bagian dari strategi mendukung swasembada pangan. Ini adalah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta memulihkan sektor pertanian secara berkelanjutan,” ujar Rizal dengan tegas.
Selain menyiapkan lahan, Pemerintah Kabupaten Sigi juga menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat proses revitalisasi.
“Tentunya ini bentuk komitmen kami dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem,” tambah Rizal.
Langkah ini juga diiringi dengan pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), agar potensi produktivitas bisa dimaksimalkan.
Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menggerakkan semua sektor guna menjawab tantangan besar, khususnya menjelang musim kemarau 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Ali Jamil, MP, Ph.D., menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengamankan produksi pangan nasional.
“Dari sekitar 7,89 juta hektare sawah di Indonesia, 3,7 juta hektare merupakan sawah tadah hujan. Ini menjadi tantangan besar di musim kemarau, dan harus dihadapi dengan sistem irigasi serta pompanisasi,” terang Ali Jamil.
Ia menekankan bahwa pendekatan teknis seperti irigasi dan pompa menjadi kunci untuk mempertahankan produktivitas sawah di tengah keterbatasan air.
Kebijakan optimalisasi lahan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memastikan setiap jengkal tanah yang tersedia dapat digunakan secara produktif, terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Pemerintah daerah dan pusat kini bahu-membahu membangun sistem pertanian yang tangguh, modern, dan berkelanjutan.
Masyarakat pun diharapkan mendukung penuh program ini, karena swasembada pangan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan.
Langkah revitalisasi lahan tidak hanya menjadi jawaban atas ancaman kekeringan, tapi juga bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah rakyat, bekerja untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.