Oleh: Daniel Rumbarar*
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap bentuk investasi di wilayah strategis seperti Raja Ampat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, tidak ada kompromi antara pembangunan ekonomi dan konservasi alam. Raja Ampat, sebagai ikon keanekaragaman hayati laut dan destinasi wisata kelas dunia, dijadikan contoh nyata bahwa investasi yang bertanggung jawab dapat bersinergi dengan perlindungan lingkungan. Melalui pendekatan terintegrasi antara kementerian terkait, pemerintah memastikan bahwa setiap izin usaha yang dikeluarkan, khususnya dalam sektor pertambangan, telah melalui proses evaluasi ketat agar tidak mengganggu ekosistem yang ada.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa lokasi tambang nikel PT GAG Nikel, anak perusahaan PT ANTAM Tbk, berada sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan wisata utama Raja Ampat. Ia menekankan bahwa meskipun Raja Ampat merupakan destinasi prioritas nasional dan kawasan konservasi laut dunia, wilayah tersebut juga mencakup zona-zona yang telah dialokasikan untuk pertambangan, dengan tetap mempertahankan prinsip tata ruang dan pengelolaan berkelanjutan.
Data menunjukkan bahwa dari lima pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, hanya PT GAG Nikel yang aktif beroperasi. Perusahaan ini telah memulai produksi sejak 2017 dan beroperasi penuh pada 2018, dengan target produksi sebesar tiga juta ton per tahun. Pemerintah menilai bahwa pengelolaan tambang oleh perusahaan nasional ini merupakan bentuk upaya negara dalam mengoptimalkan sumber daya mineral secara bertanggung jawab, sekaligus mengurangi dominasi asing di sektor strategis.
Kementerian Pariwisata secara khusus mengingatkan bahwa setiap bentuk pembangunan industri, terutama yang tergolong ekstraktif seperti pertambangan, harus tunduk pada prinsip pariwisata berkelanjutan. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa aktivitas tambang di wilayah berdekatan dengan UNESCO Global Geopark Raja Ampat akan terus dievaluasi dengan hati-hati. Pasalnya, kawasan ini tidak hanya memegang status geopark, tetapi juga merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi nasional.
Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya forum dialog antarkementerian untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor. Pendekatan whole of government menjadi kunci agar pembangunan ekonomi melalui investasi tidak berbenturan dengan komitmen konservasi. Pemerintah juga memastikan akan mengevaluasi kembali izin-izin pertambangan yang berada di zona sensitif, agar arah pembangunan pariwisata tidak dikompromikan oleh kepentingan sesaat.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan bahwa potensi wisata alam Raja Ampat memiliki nilai tinggi dalam menarik wisatawan berkualitas—mereka yang bersedia membayar lebih demi pengalaman eksklusif yang berbasis alam dan budaya. Oleh karena itu, menjaga keasrian Raja Ampat menjadi investasi jangka panjang bagi ekonomi lokal dan nasional. Ia berharap kawasan ini tidak diintervensi secara berlebihan agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi utuh dan lestari.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengambil langkah aktif dengan meninjau langsung operasional tambang PT GAG Nikel di Pulau Gag. Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa berdasarkan observasi langsung, kegiatan pertambangan di Pulau Gag masih dalam koridor yang aman dan terkelola dengan baik. Laut tetap biru, penghijauan dilakukan, dan reklamasi pascatambang telah berjalan. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa tidak semua isu yang berkembang di media mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Gubernur Kambu menegaskan bahwa investasi hanya layak dilanjutkan jika membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan lingkungan. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pengelola industri untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dalam bingkai keberlanjutan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan proaktif dalam memastikan bahwa setiap praktik industri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Lebih lanjut, Gubernur Kambu menyampaikan bahwa tantangan utama adalah memastikan agar keterbatasan kewenangan pemerintah daerah tidak menghambat pengawasan. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Raja Ampat sebagai aset nasional yang tidak hanya milik Indonesia, tetapi juga dunia.
Langkah-langkah evaluatif yang diambil oleh pemerintah pusat, seperti penghentian sementara empat perusahaan tambang oleh Kementerian ESDM dan KLHK, menjadi indikator bahwa negara bersikap serius terhadap pelestarian lingkungan.
Raja Ampat memiliki keunikan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain dan pendekatan inilah yang kini sedang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah. Dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, kawasan ini tidak hanya menjadi surga bagi ilmuwan dan pecinta alam, tetapi juga menjadi titik temu antara ekonomi biru dan konservasi. Maka dari itu, arah pembangunan di wilayah ini harus berpijak pada filosofi bahwa investasi terbaik adalah yang dilakukan untuk melindungi alam, memberdayakan masyarakat lokal, dan menjaga warisan budaya.
Pemerintah terus memantapkan langkah strategis dalam mengelola wilayah strategis seperti Raja Ampat. Keberanian untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan akan menjadi cermin dari visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jika berhasil, Raja Ampat tidak hanya akan tetap menjadi mutiara Nusantara, tetapi juga menjadi panutan dunia dalam memadukan konservasi dan investasi secara harmonis.
*Penulis merupakan pengamat tata ruang dan konservasi wilayah