Oleh: Fena Yuninda )*
Pemerintah terus menunjukkan konsistensinya dalam menjaga kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Salah satu wujud nyata dari keberpihakan ini adalah pemberian stimulus transportasi dalam bentuk diskon tarif di berbagai moda angkutan. Langkah ini menjadi strategi terukur untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya dalam momentum liburan sekolah pertengahan tahun yang menjadi waktu penting bagi pergerakan domestik.
Diskon transportasi yang digulirkan pemerintah pada Juni hingga Juli 2025 bukan semata program populis, tetapi sebuah keputusan strategis yang mempertimbangkan tekanan ekonomi global serta dinamika domestik. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp940 miliar khusus untuk sektor transportasi, yang terdiri dari potongan tarif pada kereta api, penerbangan, kapal laut, hingga layanan penyeberangan. Upaya ini dinilai sangat efektif dalam merangsang konsumsi rumah tangga, yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pemberian stimulus pada sektor transportasi bertujuan untuk mendorong mobilitas masyarakat selama masa liburan sekolah. Diskon yang diberikan mencapai 30 persen untuk tiket kereta api dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 3,5 juta penumpang. Untuk sektor penerbangan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk 6 juta penumpang. Sementara itu, moda transportasi laut dan penyeberangan juga mendapatkan dukungan penuh melalui pemotongan tarif yang menjangkau lebih dari 1,4 juta pengguna jasa.
Kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mengakses layanan transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi di sektor-sektor lain yang terkait, seperti pariwisata, perdagangan, dan usaha mikro. Ketika masyarakat terdorong untuk bepergian, efek ganda ekonomi pun muncul secara alami, mulai dari peningkatan konsumsi hingga penciptaan lapangan kerja informal.
Pemerintah pun tidak berhenti pada diskon transportasi. Paket stimulus yang lebih luas, dengan total anggaran mencapai Rp24,44 triliun, disiapkan secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya tambahan bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan untuk lebih dari 18 juta keluarga, bantuan subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta diskon tarif tol hingga 20 persen yang menyasar 110 juta pengguna kendaraan.
Diskon tol tersebut berlaku pada sejumlah ruas strategis di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan dalam tiga periode penting: libur panjang Idul Adha, awal libur sekolah, dan akhir masa liburan. Langkah ini diambil agar potongan tarif dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pada saat trafik perjalanan sedang tinggi, tanpa membatasi jenis kendaraan yang melintas.
Dari sisi legislatif, kebijakan pemerintah ini mendapat apresiasi karena dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, memandang bahwa langkah pemerintah memberikan diskon transportasi adalah bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat yang sempat melemah akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, stimulus ini akan berdampak besar pada sektor informal, termasuk pelaku usaha kecil dan pariwisata lokal yang menggantungkan pendapatan pada tingginya mobilitas masyarakat.
Charles juga menekankan pentingnya keberlanjutan dari kebijakan semacam ini. Ia berpandangan bahwa stimulus jangka pendek memang sangat membantu, tetapi sebaiknya tetap diiringi dengan langkah strategis jangka menengah. Dalam hal ini, penguatan sektor produktif seperti pertanian dan UMKM perlu mendapat perhatian lebih agar hasil stimulus tidak berhenti sebagai dampak sesaat, melainkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang tahan terhadap gejolak.
Khusus untuk kelas menengah, perhatian yang diberikan pemerintah melalui stimulus ini menjadi sinyal positif. Kelas ini merupakan kelompok yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik, namun kini mulai menunjukkan kerentanan akibat PHK dan tekanan penghasilan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menyentuh lapisan ini melalui kebijakan inklusif seperti potongan tarif tol dan diskon transportasi udara patut dipandang sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Dalam konteks fiskal, kebijakan ini juga menunjukkan pengelolaan anggaran yang adaptif. Dari Rp24,44 triliun stimulus yang dialokasikan, sekitar Rp23,59 triliun bersumber dari APBN dan sisanya berasal dari non-APBN. Ini menunjukkan bahwa kebijakan keberpihakan terhadap rakyat tetap bisa dilaksanakan tanpa membebani fiskal secara berlebihan, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin anggaran di tengah pemberian stimulus.
Efektivitas program ini akan terlihat dalam peningkatan konsumsi masyarakat selama kuartal kedua 2025. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mendekati lima persen, dan insentif di sektor transportasi menjadi salah satu tumpuan untuk mendorong capaian tersebut. Apabila aktivitas perjalanan meningkat, maka sektor-sektor pendukung lainnya akan ikut merasakan manfaat, termasuk pelaku usaha kecil di daerah yang mengandalkan kunjungan wisatawan domestik.
Secara keseluruhan, langkah pemerintah memberikan diskon transportasi adalah bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Bukan hanya karena membuat biaya perjalanan lebih murah, tetapi karena menyentuh kebutuhan konkret masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Di saat banyak negara masih sibuk menata ulang strategi fiskal dan moneter, Indonesia justru menunjukkan kecepatan dan ketepatan dalam merespons kebutuhan rakyatnya.
Dengan sinergi antara kementerian teknis, operator transportasi, dan dukungan legislatif, program diskon transportasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam retorika, tetapi hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebijakan ini adalah penegasan bahwa pemerintah berada di sisi rakyat, terutama dalam masa-masa sulit, dan tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
)* Penulis adalah pengamat transportasi