JAKARTA – Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian, salah satunya dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bersubsidi bagi petani. Ketersediaan pupuk terbukti menjadi penentu produktivitas pertanian, yang kontribusinya mencapai 62 persen terhadap hasil panen.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa ketersediaan pupuk di Indonesia saat ini dalam kondisi aman. Dari total kapasitas produksi nasional sebesar 14,5 juta ton per tahun, Pupuk Indonesia telah menyalurkan lebih dari 3 juta ton pupuk bersubsidi hingga Mei 2025, dari alokasi 9,55 juta ton yang ditetapkan pemerintah.
“Kita masih mempunyai stok pupuk sebanyak 2 juta ton, yang terdiri dari 1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton pupuk nonsubsidi,” ungkap Rahmad.
Stok pupuk tersebut telah tersebar di 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia dan dapat langsung ditebus oleh petani yang telah memenuhi syarat.
“Kami memastikan bahwa pupuk tidak hanya tersedia di gudang, tetapi juga terdistribusi ke pelosok desa melalui jaringan kami,” jelasnya.
Sebagai bagian dari transformasi digital, Pupuk Indonesia juga telah mengimplementasikan sistem aplikasi i-Pubers di seluruh kios untuk mempermudah proses penebusan pupuk. Melalui sistem ini, petani dapat mengetahui alokasi pupuk mereka, jumlah yang sudah ditebus, dan sisa alokasi secara real-time.
“Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan distribusi pupuk secara visual dan numerik dari command center, sehingga distribusi menjadi semakin transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden,” tambahnya.
Pemerintah juga memperkuat dukungan melalui penyederhanaan regulasi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, penyaluran pupuk kini lebih cepat dan efisien.
“Mulai pukul 00.00 di tanggal 1 Januari 2025, seluruh petani di Indonesia sudah bisa menebus pupuk subsidi. Ini sejarah baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya,” ucap Rahmad.
Langkah efisiensi juga terus dilakukan Pupuk Indonesia melalui revitalisasi pabrik. Salah satu contohnya adalah pembangunan pabrik baru di Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang yang menggantikan dua pabrik tua. Proyek ini diperkirakan dapat menghemat Rp1,5 triliun per tahun.
“Selain subsidi pemerintah, efisiensi produksi terus ditingkatkan agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani. Kami juga punya tanggung jawab memastikan pupuk diproduksi secara efisien,” tegas Rahmad.
Di tingkat daerah, dukungan pemerintah daerah juga semakin nyata. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Makmur, menyampaikan bahwa stok pupuk urea dan NPK di wilayahnya masih dalam kondisi aman.
“Distribusi dilakukan melalui kios resmi, dan petani cukup menunjukkan KTP atau Kartu Tani untuk menebus pupuk,” jelasnya.
Sementara itu, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Bupati H. Beny Warlis dengan tegas mengawal harga dan distribusi pupuk agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan dan ketepatan distribusi pupuk.
“Tidak boleh ada yang mempermainkan harga. Jika ditemukan, kami akan beri sanksi tegas,” ujar Beny.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian memastikan bahwa alokasi pupuk kini berbasis pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), bukan lagi mengacu pada alokasi tahun sebelumnya. Hal ini memberi ruang lebih besar bagi petani untuk memperoleh pupuk sesuai kebutuhan aktual.
Dengan sinergi lintas sektor, inovasi teknologi, dan keberpihakan nyata kepada petani, ketersediaan pupuk menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Pemerintah berkomitmen bahwa pupuk tidak hanya menjadi alat produksi, tetapi juga instrumen strategis bagi masa depan pertanian Indonesia.
(*/rls)
[edRW]