Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah subsidi hingga tahun 2029 sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses terhadap hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Program tiga juta rumah ini bukan sekadar janji, tapi bentuk nyata kehadiran negara. Kami siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai melalui sektor perumahan,” ujarnya.
Dalam mendukung percepatan program tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera menargetkan peningkatan kuota rumah subsidi dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit hingga akhir tahun 2025.
Langkah ini didukung dengan berbagai kemudahan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami optimis target 350 ribu rumah subsidi bisa tercapai, asalkan seluruh ekosistem bergerak—dari pengembang, ketersediaan lahan, sampai kepastian pembiayaan,” ungkap Maruarar.
Menteri PKP juga meninjau langsung Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua PWI, dan ATVSI.
Dalam kegiatan tersebut, diserahkan kunci rumah subsidi kepada lima pekerja industri media dan 78 wartawan lainnya.
Kegiatan serupa dilakukan secara serentak di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta, masing-masing untuk sepuluh wartawan.
“Rumah subsidi untuk wartawan ini bukan sogokan. Ini wujud nyata pemerintah hadir untuk semua kelompok masyarakat. Wartawan harus tetap kritis dan jadi mata serta telinga kita semua,” tegas Maruarar.
Ia juga menyatakan kesiapannya menambah kuota menjadi 2.000 unit jika peminat terus meningkat, bahkan menargetkan hingga 3.000 unit rumah untuk wartawan.
“Saya sanggup menyediakan 3.000 rumah subsidi untuk rekan-rekan media,” katanya.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini.
“Sekitar 70 persen dari total 100.000 wartawan di Indonesia belum memiliki rumah. Program ini sangat dibutuhkan,” ujar Meutya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, turut menekankan pentingnya peran bank penyalur, terutama BUMN, dalam menjaga konsistensi penyaluran dana FLPP.
Ia berharap regulasi baru akan memperkuat semangat seluruh pemangku kepentingan.
“Sekarang saatnya rakyat punya rumah bersubsidi. Kita harus kerja bersama, tidak boleh cengeng. Mari buat terobosan,” tutup Maruarar.**
[edRW]