Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh penjuru Indonesia sebagai bagian dari upaya strategis Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Program ini dirancang menjadi penggerak utama dari roda perekonomian yang berbasis kepada potensi lokal hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi tersebut disiapkan oleh pemerintah sebagai tulang punggung bagi ekonomi nasional.
“Koperasi Merah Putih hadir sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi regulasi, pelatihan, hingga akses permodalan,” ujar Ferry dalam kunjungannya ke Padang.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Koperai dan UKM tersebut mencatat bahwa hingga 28 Mei 2025, sebanyak 60.806 dari 83.944 desa/kelurahan telah membentuk koperasi.
Dalam hal pembentukan koperasi, pemerintah sendiri menargetkan 100% pendirian koperasi bisa rampung sebelum 12 Juli 2025, yang mana hal tersebut bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Untuk menopang usaha dari koperasi yang berjalan, pemerintah menyediakan modal awal hingga sebesar Rp3 miliar melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan tenor sampai enam tahun.
Langkah strategis pemerintah tersebut kemudian mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menilai bahwa kehadiran pemerintah pusat menunjukkan bagaimana besarnya perhatian nyata terhadap upaya penguatan ekonomi daerah.
“Kami mengapresiasi kunjungan Bapak Wamenkop. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat hadir dan peduli terhadap perkembangan koperasi di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, juga menyampaikan dukungan penuh atas terwujudnya program Koperasi Merah Putih tersebut.
Ia menyebut bahwa sejatinya Koperasi Merah Putih sebagai sebuah instrumen penting dalam upaya untuk menciptakan kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
“Kami juga berharap adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Pusat guna mendukung kemajuan Koperasi Merah Putih di tingkat Desa/Kelurahan,” tuturnya.
Agustiar menambahkan bahwa dengan adanya program strategis Presiden Prabowo tersebut, maka bukan tidak mungkin akan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat desa, termasuk pengelolaan hutan adat melalui skema perhutanan sosial.
Ia juga mengajukan beberapa usulan proyek strategis lainnya untuk semakin mempercepat pembangunan di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari sinergi pusat dan daerah. (*)