May 2025

Oleh: Esari Nisa )* Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR RI menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Penyusunan RUU KUHAP ini dirancang tidak hanya untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum kontemporer, tetapi juga untuk memastikan bahwa struktur serta fungsi dari…

JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih dari empat dekade menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kini muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prof. Dr. Ibnu Sina…

Oleh: Farhan Naratama )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam pembaruan sistem hukum nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi ini adalah penguatan prinsip keadilan restoratif atau restorative justice sebagai pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan hak…

Jakarta — Pemerintah dengan sigap dan penuh komitmen tengah memfinalisasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional. Satgas ini tidak hanya akan bertugas merespons terjadinya PHK, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru secara luas dan berkelanjutan, sebagai bukti nyata…

Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) guna mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ketenagakerjaan di dalam negeri. Pembentukan Satgas PHK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi tenaga kerja, khususnya mereka yang terancam atau terdampak oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah lonjakan angka pengangguran serta menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan…

Jakarta – Upaya kolaboratif dalam memberantas Judi Daring menunjukkan hasil positif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat penurunan tajam perputaran uang hasil Judi Daring pada kuartal pertama 2025. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan, total dana yang berputar dari praktik ilegal tersebut selama Januari hingga Maret 2025 hanya mencapai Rp47 triliun. Jumlah ini menurun…

Oleh: Advan Wicaksono )* Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemberantasan Judi Daring melalui pengawasan yang lebih ketat dan strategi yang menyentuh berbagai aspek sistem nasional. Pendekatan ini tidak hanya difokuskan pada pemblokiran akses digital, tetapi juga mencakup regulasi ketat terhadap kartu SIM prabayar, pengawasan rekening perbankan, hingga seleksi ketat pemohon paspor yang diduga terlibat dalam aktivitas…

Oleh: Rofila Putri )* Pemerintah Indonesia menunjukkan hasil nyata dari langkah tegas dan terkoordinasi dalam memerangi peredaran Judi Daring yang selama ini menjadi momok sosial dan ekonomi di masyarakat. Sinergi antarinstansi yang tergabung dalam satuan tugas pemberantasan Judi Daring telah membuahkan hasil signifikan, dengan penurunan drastis nilai transaksi serta pengungkapan jaringan pelaku yang kompleks. Data…

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia siap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta. Konferensi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomasi parlemen di tingkat…