Oleh : Felix Yikwa
Pemerintah terus membuktikan komitmen dalam membangun ketahanan pangan nasional melalui pendekatan berbasis wilayah dan potensi lokal. Salah satu fokus strategis yang kini mendapat perhatian serius adalah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan di timur Indonesia. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Kini, langkah-langkah konkret dilakukan untuk menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan baru, sekaligus motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Upaya ini mencerminkan arah kebijakan nasional yang mengedepankan pemerataan pembangunan dan kemandirian pangan dari wilayah pinggiran.
Pemerintah terus menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional berbasis wilayah. Salah satu fokus utama kini diarahkan ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Melalui dukungan kelembagaan, penguatan infrastruktur, hingga pembentukan BUMD Pangan, pemerintah berupaya menjadikan Merauke sebagai episentrum baru dalam sistem pangan nasional yang berdaulat dan berkelanjutan.
Langkah nyata ini dikawal langsung oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang aktif mendampingi Pemerintah Kabupaten Merauke dalam merancang pendirian BUMD Pangan. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan lokal dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga konsumsi. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa Merauke sangat strategis karena memiliki keunggulan lahan yang luas dan produktif. Ia menyatakan bahwa pendekatan sistem pangan terintegrasi merupakan kunci agar daerah ini tidak hanya menjadi penghasil beras, tetapi juga mampu menopang ketahanan pangan wilayah Indonesia Timur.
Kementerian dan lembaga lintas sektor turut digerakkan untuk mendukung transformasi pangan di Papua Selatan. Salah satu indikator keberhasilan awal adalah panen perdana di Kampung Wanam yang berhasil menghasilkan varietas padi Inpara di lahan rawa, dengan produktivitas 2,5 hingga 2,8 ton per hektare. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar pertanian alami yang kini diperkuat dengan dukungan teknologi tepat guna dari pemerintah
Kepala Satgas Ketahanan Pangan Nasional, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Ia menilai Papua Selatan sangat strategis, dan karena itu TNI siap mendukung penuh percepatan pembangunan pertanian melalui pendampingan di lapangan, termasuk penguatan kelembagaan dan pengawalan logistik pertanian. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya kolektif lintas sektor untuk mempercepat kemandirian pangan Indonesia.
Pendekatan pembangunan di Papua Selatan menekankan penguatan ekonomi lokal. Pemerintah tidak hanya memfokuskan pada produksi, tetapi juga membina pelaku UMKM pangan, mengembangkan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta meningkatkan sarana pascapanen seperti rice milling unit dan bed dryer. Pemerintah aktif memberi ruang bagi masyarakat lokal, termasuk petani dan pelaku usaha kecil.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, tantangan infrastruktur dan koordinasi kini mulai diatasi secara bertahap. Namun dengan dukungan dari pusat, ia optimistis Papua Selatan mampu berperan sebagai lumbung pangan nasional, khususnya dalam menjamin pasokan pangan ke wilayah-wilayah timur lainnya yang selama ini sangat tergantung pada pengiriman dari Jawa atau Sulawesi.
Langkah pemerintah ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Penekanan pada penguatan produksi pangan dalam negeri melalui wilayah potensial seperti Merauke adalah bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada pangan yang kokoh. Papua Selatan tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai pilar penting dalam struktur ketahanan pangan nasional.
Keberhasilan awal yang tercapai di Kampung Wanam merupakan simbol bahwa pendekatan berbasis potensi lokal mampu menghadirkan solusi konkret untuk tantangan nasional. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, Bapanas, TNI, dan kementerian terkait menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan program ini. Ketahanan pangan tidak lagi dipahami hanya sebagai urusan produksi, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan inklusif dan pemerataan ekonomi.
Untuk menjamin kesinambungan program, pemerintah juga menyiapkan sistem pendampingan teknis secara terus-menerus, termasuk penguatan teknologi digital untuk pemetaan distribusi pangan secara real time. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat Papua Selatan memiliki luas wilayah lebih dari 446 ribu kilometer persegi, Pemerintah merespons tantangan distribusi antardaerah ini dengan pembangunan sistem logistik pangan modern. Karena itu, penguatan sistem logistik pangan menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan ke depan.
Keberadaan BUMD Pangan di Merauke diharapkan menjadi katalisator utama dalam menjembatani antara potensi sumber daya lokal dengan kebutuhan pasar regional dan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah juga mendorong pengembangan food station sebagai titik distribusi strategis yang dapat mengurangi biaya logistik dan menjamin pasokan pangan berkualitas secara merata. Sistem ini dirancang untuk dapat berfungsi sebagai pusat penyangga pangan, sekaligus penyerap hasil panen petani lokal.
Langkah-langkah ke depan perlu difokuskan pada keberlanjutan program: peningkatan riset dan teknologi pertanian yang sesuai karakter tanah Papua, penguatan infrastruktur logistik, hingga integrasi Papua Selatan dalam sistem distribusi pangan nasional. Dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan program ini, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Papua Selatan dapat menjadi simbol kedaulatan pangan dari timur Indonesia.
)* Penulis merupakan Mahasiswa Papua di Makassar