Oleh: Farhan Farisan )*
Pemerintah terus mempercepat pembentukan Sekolah Rakyat. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menekan kesenjangan sosial akibat ketimpangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk merealisasikan target tersebut, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi elemen kunci. Salah satu bentuk konkret dari kerja sama itu adalah kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang fokus pada penyelesaian persoalan lahan dan percepatan sertifikasi tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa masih banyak pemerintah kota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan lahan untuk Sekolah Rakyat. Hal ini terutama terjadi di wilayah padat penduduk, di mana ketersediaan lahan terbatas dan proses sertifikasi berjalan lambat.
Sebagai solusi, Desk Sekolah Rakyat yang telah dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Sosial mulai menggandeng lebih banyak pihak, termasuk ATR/BPN, guna mempercepat penyelesaian permasalahan teknis tersebut.
Mensos Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara atau lahan-lahan tidak produktif yang dapat dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, hambatan birokrasi dapat diminimalkan sehingga akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat segera terwujud secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengatakan bahwa proses sertifikasi tanah untuk Sekolah Rakyat tidak akan memakan waktu lebih dari dua bulan. Bahkan, dalam tahap awal pencarian lahan pun, kementeriannya siap membantu mencarikan lokasi yang strategis dan sesuai kebutuhan.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen kuat untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat, termasuk dengan mempercepat proses sertifikasi lahan yang dibutuhkan. Dukungan ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang diusung pemerintah pusat dalam menjalankan program strategis nasional.
Langkah ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi dalam pembangunan unit Sekolah Rakyat akibat persoalan administrasi pertanahan. Kepastian hukum atas lahan menjadi fondasi penting sebelum konstruksi dimulai.
Tidak hanya percepatan sertifikasi, pertemuan kedua menteri juga menyinggung masalah status dan kepemilikan tanah yang kerap menjadi polemik. Pemerintah ingin memastikan bahwa lahan yang dipakai benar-benar bebas dari konflik dan sah secara hukum.
Upaya percepatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan manifestasi dari visi pendidikan inklusif yang berpihak kepada rakyat kecil.
Presiden menaruh perhatian besar terhadap keberhasilan program ini. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi atau keterbatasan infrastruktur pendidikan.
Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar formal, namun juga pusat pemberdayaan masyarakat. Kurikulum dan pendekatan pengajarannya disusun dengan mengedepankan nilai-nilai lokal, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan kecakapan hidup.
Selain dua kementerian utama tersebut, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah berencana melakukan pemetaan kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat berbasis data sosial dan kependudukan. Ini bertujuan untuk memastikan pembangunan dilakukan tepat sasaran dan menjangkau daerah yang benar-benar membutuhkan.
Program Sekolah Rakyat juga dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi dapat ditekan secara signifikan.
Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam tahap awal, pembangunan Sekolah Rakyat akan difokuskan pada daerah-daerah dengan angka kemiskinan ekstrem dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah. Pemerintah menargetkan seratus unit Sekolah Rakyat dapat terbangun pada tahun pertama pelaksanaan program.
Sinergi antar instansi yang terjalin dalam proses ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi kunci sukses dalam menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Program Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah menciptakan keadilan sosial dan membangun masa depan Indonesia yang lebih inklusif. Dengan kerja sama yang solid, target-target besar dalam sektor pendidikan kini berada dalam jangkauan yang realistis.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi lahan-lahan potensial di wilayah masing-masing. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat penting dalam memastikan setiap tahapan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.
Melalui percepatan ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi dan menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Dengan landasan hukum, dukungan teknis, dan kerja sama lintas sektor, program ini akan menjadi titik balik dalam pemerataan pendidikan nasional.
)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta