Jakarta,- Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan nasional melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini akan mulai beroperasi pada Juli 2025 dan ditujukan secara khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat hadir dengan konsep asrama dan ditujukan sebagai solusi konkret untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini akan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, serta melibatkan dukungan aktif dari Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan bahwa dalam rapat koordinasi lintas kementerian telah dibahas skema pelaksanaan teknis program ini. Namun, seluruh hasil pembahasan akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan arahan langsung. Ia menjelaskan bahwa target peluncuran pada Juli 2025 difokuskan pada daerah-daerah yang telah memiliki kesiapan infrastruktur.
“Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menambahkan bahwa salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan tenaga pengajar. Dengan peluncuran yang sudah semakin dekat, pemerintah mengupayakan langkah konkret untuk menghindari kekurangan guru. Saifullah optimistis bahwa melalui kerja sama lintas lembaga dan koordinasi yang kuat, seluruh kebutuhan tenaga pengajar akan dapat dipenuhi.
“Insyaallah dengan skema-skema yang sudah dibuat itu, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru, utamanya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turut menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan biasa. Menurutnya, sekolah ini akan menjadi lembaga unggulan dengan sistem pengajaran holistik yang menggabungkan pendidikan formal, karakter kebangsaan, keagamaan, serta keterampilan profesional.
“Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA. Tiap sekolah diharapkan ada 1.000 siswa dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka sekolah di 100 titik,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya akan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan agar siap menghadapi dunia kerja. “Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan termasuk kemampuan profesional. Jadi sudah siap kerja,” tuturnya.
Dengan keberadaan Sekolah Rakyat, pemerintah optimistis bahwa cita-cita menciptakan generasi emas Indonesia yang berdaya saing tinggi dan bebas dari belenggu kemiskinan akan segera terwujud.[]
[edRW]