Oleh : Dian Susilawati )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangan pelemahan ekonomi global yang tengah melanda berbagai negara. Dengan pendekatan diplomasi aktif, penguatan sektor ekonomi digital, dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang solid, pemerintah bertekad menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih inklusif.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Presiden Prabowo adalah mempererat hubungan kerja sama internasional, terutama dengan negara mitra strategis. Kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada 14 Mei 2025 menjadi tonggak penting dalam memperluas kolaborasi di bidang ekonomi, ketahanan pangan, dan perlindungan pekerja migran. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara menegaskan pentingnya memperkuat hubungan yang telah terjalin lebih dari empat dekade. Semangat kemitraan itu menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama konkret.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memperluas kerja sama strategis dengan Brunei. Fokus utama mencakup perdagangan, perlindungan WNI, dan kolaborasi dalam isu-isu ketahanan pangan yang saat ini menjadi perhatian global. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga membuka jalur investasi dan perdagangan yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Di tingkat domestik, fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik meskipun menghadapi tekanan eksternal seperti ketegangan perdagangan global dan fluktuasi suku bunga internasional. Data Bank Indonesia mencatat bahwa stabilitas sistem keuangan nasional pada kuartal I 2025 tetap terjaga, mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus meningkatkan sinergi antar-lembaga untuk merespons dinamika ekonomi global. Menurutnya, koordinasi kebijakan yang solid menjadi kunci dalam meredam tekanan eksternal serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa harmoni antara kebijakan fiskal dan moneter di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sangat penting agar Indonesia tetap berada pada jalur pertumbuhan yang stabil. Dengan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga, pemerintah optimistis mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inklusif.
Di tengah tantangan global yang kompleks, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru. Anggota DPR RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai pentingnya peran strategis institusi pendidikan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya, pengembangan ekonomi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) dan inovasi teknologi dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pelatihan digital, dan inisiatif kewirausahaan yang digagas pemerintah dapat menjadi penggerak dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Bambang Soesatyo juga menyampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia berkat arah kebijakan strategis pemerintah dalam sektor digital memiliki potensi besar untuk menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Mengacu pada laporan e-Conomy SEA, proyeksi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai USD 220–360 miliar pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045 guna mengakselerasi transformasi digital dan memperkuat daya saing bangsa.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam menjadikan teknologi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memahami bahwa tantangan ke depan bukan hanya soal menjaga pertumbuhan, tetapi juga menciptakan model pembangunan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari diplomasi internasional, penguatan fondasi fiskal, hingga pengembangan sektor digital, pemerintahan Presiden Prabowo menegaskan kesiapan menghadapi gejolak ekonomi global. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Melalui komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang telah diambil, Indonesia berada pada posisi yang lebih siap untuk menavigasi tantangan global serta memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi ekonomi berbasis teknologi. Pemerintah tidak hanya bekerja menjaga stabilitas, tetapi juga mempersiapkan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang, pemerintahan Presiden Prabowo juga akan mendorong penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Program-program ini akan difokuskan pada sektor teknologi, pertanian modern, dan energi baru terbarukan guna memastikan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing secara global. Upaya ini sejalan dengan target pembangunan nasional untuk menciptakan angkatan kerja produktif yang mendukung transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, sekaligus memperkuat daya saing bangsa di tengah era industri 4.0 dan era ekonomi hijau.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis