Jakarta – Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperkuat sinerginya dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kolaborasi strategis ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria menegaskan pentingnya kerja sama antara Danantara dan Kadin sebagai dua kekuatan besar yang saling melengkapi dalam ekosistem pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.
“Danantara membutuhkan Kadin dan Kadin membutuhkan Danantara. Kita saling membutuhkan untuk maju ekonomi negara demi ekonomi Indonesia di pentas global,” ujar Dony
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menekankan bahwa sinergi ini tidak hanya penting dalam skema bisnis semata, tetapi juga sangat relevan untuk mendukung implementasi berbagai program pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengadaan perumahan rakyat, hingga pembangunan infrastruktur tol dan penguatan ketahanan pangan serta energi nasional.
“Legitimasi dari kerjasama dan sinergitas Danantara dan pelaku usaha ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Danantara dan Kadin,” jelas Anindya.
Ia berharap, MoU penguatan kolaborasi tersebut dapat segera direalisasikan sebelum akhir Mei 2025.
“Kita berharap sebelum habis Mei, MoU penguatan kolaborasi dengan Danantara bisa direalisasikan,” imbuhnya.
Kolaborasi ini pun mendapatkan dukungan penuh dari regulator. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengapresiasi langkah proaktif Danantara dalam menjajaki model investasi yang berbasis pada legalitas dan keberlanjutan ekonomi.
Hasan menyebutkan, Danantara sedang mengeksplorasi model pendanaan inovatif yang berbasis pada tokenisasi aset riil atau real-world assets (RWA). Skema ini memungkinkan aset fisik seperti infrastruktur, properti, dan komoditas pertanian memiliki bentuk representasi digital yang dapat diperjualbelikan, namun tetap berbasis pada underlying yang jelas dan potensi ekonomi yang terukur.
“OJK akan terus mendampingi dan berperan aktif dalam mengawal lembaga keuangan yang ingin menjajaki inovasi keuangan digital, termasuk Danantara,” jelas Hasan.
Meski demikian, Hasan mengingatkan pentingnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.
“Sekali lagi, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip mencegah adanya gangguan atas stabilitas sistem keuangan nasional dan tentu juga mitigasi risiko, mengedepankan praktik market conduct yang baik serta perlindungan kepada kepentingan konsumen dan publik,” tegasnya.
Danantara sebagai badan pengelola investasi memiliki mandat strategis untuk menciptakan pembiayaan kreatif yang menjangkau sektor-sektor prioritas pemerintah. Di sisi lain, Kadin Indonesia sebagai representasi dunia usaha memiliki akses langsung ke pelaku industri di berbagai sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional.
Kolaborasi Danantara dan Kadin diyakini akan menjadi model kemitraan ideal antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan solusi ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global. Dengan dukungan kebijakan yang progresif dan pendekatan investasi yang inovatif, sinergi ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Sinergi ini juga mencerminkan semangat gotong royong antara negara dan pelaku usaha dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Di tengah dinamika geopolitik global dan transformasi ekonomi digital, kolaborasi antara Danantara dan Kadin menjadi langkah konkret dalam mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor strategis dan masyarakat luas.