Oleh : Nancy Dora )*
Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan memperluas jangkauan dan kapasitas Sekolah Rakyat. Melalui arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, program ini ditargetkan mampu menampung lebih banyak anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Inisiatif ini tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan menjadi fondasi transformatif untuk membangun keadilan sosial melalui akses pendidikan yang merata dan terjangkau.
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan persetujuan penggunaan anggaran untuk renovasi selama hal itu dilakukan secara transparan dan efektif. Dukungan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana. Tidak boleh ada pendekatan setengah hati. Keberadaan sekolah ini diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini termarjinalkan oleh sistem pendidikan konvensional. Dengan menitikberatkan pada optimalisasi kapasitas dan lokasi, Sekolah Rakyat diarahkan untuk menjadi model pendidikan inklusif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kelas bawah.
Langkah awal yang diambil adalah menambah jumlah rombongan belajar (rombel) pada titik-titik yang telah siap secara infrastruktur. Strategi intensifikasi ini memungkinkan satu lokasi Sekolah Rakyat yang sebelumnya hanya memiliki dua rombel, untuk diperluas menjadi empat rombel atau lebih, bergantung pada daya tampung bangunan yang ada. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan jumlah siswa yang diterima, sekaligus menjaga efisiensi anggaran dengan memaksimalkan sarana yang tersedia.
Tak hanya peningkatan kapasitas, pemerintah juga menetapkan perluasan lokasi Sekolah Rakyat sebagai agenda prioritas. Dari 65 lokasi awal yang telah terverifikasi, kini diproyeksikan akan bertambah menjadi 100 titik hingga akhir kuartal ini. Ini merupakan pencapaian signifikan yang memungkinkan program ini menjangkau sekitar 10.000 siswa secara nasional. Penambahan ini dilakukan tanpa membebani negara dengan biaya pembangunan baru, karena sebagian besar titik baru akan memanfaatkan bangunan yang dialihfungsikan, dengan renovasi ringan menggunakan anggaran negara yang transparan dan akuntabel.
Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Salahudin Yahya menegaskan bahwa sebagian besar bangunan di kabupaten dan kota memiliki potensi untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat tanpa memerlukan pengadaan lahan baru. Ini tentu merupakan strategi yang cerdas dan solutif, mengingat keterbatasan anggaran negara yang harus digunakan secara bijak untuk menyasar lebih banyak penerima manfaat.
Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, memberikan penekanan penting terkait pengelolaan persepsi publik. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan perluasan titik bukanlah bentuk kompromi terhadap kualitas, melainkan bagian dari efisiensi untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Kualitas tetap menjadi standar utama dalam pelaksanaan program ini, dan seluruh rombel akan menjalani proses kurikulum dan pengajaran yang terukur serta sesuai standar mutu pendidikan nasional.
Pemerintah memahami bahwa membangun pendidikan rakyat bukan sekadar soal angka atau jumlah siswa yang tertampung. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemerataan kualitas hidup melalui pendidikan yang dapat menjangkau dan mengangkat martabat masyarakat miskin. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan bahwa ekspansi ini bukan sekadar perluasan jumlah, namun lebih jauh adalah manifestasi dari komitmen negara untuk menghadirkan pendidikan yang terjangkau, bermutu, dan merata.
Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025, mencakup 53 lokasi awal yang tersebar di berbagai daerah. Pada tahap awal ini, pelaksanaan akan memanfaatkan 45 aset milik Kementerian Sosial, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi. Komposisi rombongan belajar yang akan diselenggarakan terdiri dari 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara total, sekitar 3.275 siswa akan menjadi bagian dari angkatan pertama penerima manfaat dari program ini.
Respons publik terhadap Sekolah Rakyat pun menunjukkan antusiasme tinggi. Hingga awal Mei 2025, lebih dari 5.000 calon siswa telah mendaftarkan diri, bahkan sebelum operasional program dimulai. Fakta ini menunjukkan adanya kebutuhan riil dan mendesak akan akses pendidikan alternatif yang lebih inklusif, dan pemerintah telah memberikan jawaban konkret atas kebutuhan tersebut.
Ke depan, Sekolah Rakyat diharapkan bukan hanya sekadar menjadi tempat belajar, namun juga menjadi simbol perubahan dan harapan baru bagi masyarakat miskin. Pemerintah terus mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ini, agar tercipta ekosistem pendidikan yang saling mendukung dan berkelanjutan.
Optimisme terhadap keberhasilan program ini tidak hanya berakar pada besarnya dukungan kebijakan, namun juga dari desain pelaksanaannya yang berbasis pada efisiensi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang transparan. Sekolah Rakyat adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat kecil, dengan solusi yang tepat, cepat, dan berorientasi jangka panjang.
Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Sekolah Rakyat siap menjadi garda depan pendidikan transformasional di Indonesia. Program ini tak hanya menambah kapasitas ruang kelas, tetapi juga memperluas harapan dan masa depan cerah bagi ribuan anak bangsa yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
)* Penulis adalah Pengamat Pendidikan