Oleh : Rika Prasatya )*
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau dikenal dengan Persatuan Parlemen Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12-15 Mei 2025. Konferensi ini tidak hanya menghadirkan anggota parlemen, tetapi juga dihadiri oleh para Sekretariat Jenderal (Secretary General) dari tiap-tiap Parlemen OKI untuk bertukar pikiran di antara Parlemen negara Islam di dunia.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan Presiden Prabowo Subianto hadir membuka konferensi tersebut, ditemani oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebagai kepala negara tuan rumah penyelenggara, Presiden Prabowo menyampaikan pesan bahwa Indonesia siap untuk menjadi negara yang menjembatani bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, dan perdamaian bersama serta pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan lembaga yang kuat.
Diketahui bahwa Konferensi ke-19 PUIC mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”. Mardani menjelaskan bahwa dengan adanya good governance dan institusi yang kuat, negara-negara OKI tidak perlu lagi bergantung pada negara lain. Hal ini sejalan dengan tema konferensi yang menekankan pentingnya pembangunan internal untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan.
Dalam pertemuan bilateral antara BKSAP DPR RI dan Delegasi Parlemen Turki, yang menjadi bagian dari rangkaian Konferensi ke-19 PUIC, Mardani mendorong peningkatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Turki dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Mardani mengungkapkan antusiasmenya atas dialog produktif dengan anggota Parlemen Turki yang juga dari Komisi Pertahanan, Profesor Abdurrahman Dusak. Beliau mengangkat bagaimana kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki bisa lebih optimal.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah potensi kolaborasi lebih lanjut dalam pengembangan teknologi pertahanan, khususnya drone. Selama ini, Turki dikenal sebagai negara eksportir drone ke Indonesia. Mardani pun menyoroti kemungkinan kerja sama yang lebih dalam melalui skema joint venture.
Selain sektor pertahanan, isu ekonomi dan perdagangan juga menjadi pembahasan penting. Mardani menyampaikan harapan agar perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan Turki dapat segera diselesaikan dan ditandatangani dalam waktu dekat. Ia menambahkan, kemudahan seperti rezim bebas visa dan penghapusan hambatan perdagangan menjadi kunci penting dalam mempererat hubungan kedua negara. Mardani menegaskan bahwa potensi kerja sama antara Indonesia dan Turki masih sangat besar dan terbuka luas, baik dalam bidang industri strategis maupun perdagangan umum.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyoroti rendahnya tingkat perdagangan antarnegara anggota OKI dan menyerukan perlunya upaya konkret untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini disampaikannya dalam 11th Meeting of the Specialised Standing Committee on Economic Affairs and the Environment, bagian dari rangkaian Konferensi ke-19 PUIC.
Ravindra mengungkapkan keprihatinannya atas stagnasi perdagangan intra-OKI yang masih bertahan di angka 19 persen sejak 2019, jauh di bawah kawasan seperti Uni Eropa (60 persen) dan ASEAN (25 persen). Menurutnya, porsi perdagangan antarnegara OKI stagnan sejak 2019. Sementara di UE sudah mencapai 60 persen dan ASEAN 25 persen. Ia pun mendorong peningkatan perdagangan intra-OKI agar potensi besar yang dimiliki Indonesia tidak terus tertinggal.
Untuk menjawab tantangan ini, Ravindra menekankan perlunya penciptaan inkubator startup di negara-negara OKI, mengingat lebih dari 20 persen populasi muda dunia berada di kawasan ini. Ia meyakini generasi muda memiliki peran strategis dalam mendongkrak inovasi, memperkuat ekonomi digital, dan meningkatkan daya saing kawasan.
Di sisi lain, Ravindra juga menyoroti pentingnya komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Ia menyampaikan bahwa dunia secara keseluruhan baru mencapai 17 persen dari target SDG 2030, sehingga negara-negara OKI perlu memperkuat langkah kolektif dalam akselerasi pencapaiannya.
Konferensi ke-19 PUIC menghasilkan sebuah deklarasi penting yang dikenal sebagai Deklarasi Jakarta. Deklarasi Jakarta memuat kesepakatan dan komitmen bersama dari parlemen negara-negara anggota OKI. Isi deklarasi tersebut mencakup berbagai isu penting terkait tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan kelembagaan, serta upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota OKI. Rincian isi Deklarasi Jakarta akan dipublikasikan setelah konferensi resmi berakhir dan dokumen tersebut disahkan.
Konferensi ini menjadi momentum penting bagi parlemen negara-negara anggota OKI untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam berbagai bidang. Melalui deklarasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan global dan regional. Pertemuan ini juga memberikan kesempatan bagi para delegasi untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan lembaga-lembaga yang kuat.
Sebagai tuan rumah, Indonesia berperan penting dalam kesuksesan penyelenggaraan konferensi ini. Pemilihan lokasi di Kompleks DPR RI menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung kerja sama antar parlemen dan memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota OKI. Hal ini juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat perannya dalam kancah internasional.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia