Oleh: Ricky RInaldi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian utama pemerintah sebagai upaya membangun masa depan bangsa dari fondasi yang paling mendasar: kesehatan dan gizi anak. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyerukan gerak bersama seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menyukseskan program ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab pusat, melainkan harus melibatkan daerah secara aktif dan penuh kesungguhan.
Tito menegaskan bahwa pemda memegang peran penting karena berada di garis terdepan pelayanan publik. Pemerintah daerah diminta menyiapkan data yang akurat, menyusun anggaran yang sesuai, serta menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, akurasi data sangat krusial agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya pemda menyiapkan fasilitas pendukung seperti dapur umum, tenaga masak, dan sistem distribusi makanan yang bersih dan efisien. Dalam hal ini, kualitas dan keberlanjutan program sangat bergantung pada persiapan yang matang di tingkat daerah.
Program MBG ini bukan sekadar tentang pemberian makanan, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, Tito mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat. Pemda diharapkan bekerja sama dengan koperasi, kelompok tani, dan pelaku UMKM yang ada di daerah mereka untuk menyuplai bahan makanan lokal yang sehat dan bergizi. Hal ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan pasokan gizi yang berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Menurut Tito, keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi lokal, yang juga sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan di tingkat wilayah.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut menyuarakan dukungan penuh terhadap program MBG. Dalam pernyataannya awal Mei lalu, Presiden menegaskan bahwa program tersebut akan terus dijalankan meski tanpa bantuan atau pengakuan dari pihak luar. Presiden berpandangan bahwa program ini adalah langkah benar karena merupakan bentuk nyata investasi negara kepada generasi penerus. Ia juga menyampaikan bahwa mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki gizi masyarakat merupakan prioritas yang tak bisa ditunda. Dalam pandangan Prabowo, negara harus lebih fokus pada pengentasan masalah mendasar seperti gizi buruk, yang menghambat potensi anak-anak untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.
Presiden menilai bahwa keberhasilan program MBG akan sangat bergantung pada keberlanjutan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan di lapangan, seperti masalah distribusi dan kesulitan di daerah terpencil, program ini harus tetap berjalan dengan semangat dan tekad yang tinggi. Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha meningkatkan kualitas distribusi dan pengawasan agar tidak ada penyelewengan yang merugikan masyarakat yang membutuhkan. Ia meyakini bahwa meskipun ada hambatan, dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, program ini akan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan gizi buruk yang selama ini menjadi masalah di banyak wilayah.
Menanggapi sejumlah kejadian teknis di lapangan, seperti kasus keracunan makanan di beberapa wilayah, Presiden menilai bahwa insiden-insiden tersebut bersifat lokal dan tidak mewakili keseluruhan pelaksanaan program. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan, namun tidak sepatutnya satu atau dua kasus menghambat sebuah program nasional yang manfaatnya begitu luas. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah terus bekerja untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada anak-anak di sekolah-sekolah dan masyarakat lainnya. Menurutnya, evaluasi program sangat penting untuk memperbaiki kekurangan yang ada, dan pemerintah siap memberikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Sementara itu, Kemendagri terus membangun sinergi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial, agar pelaksanaan MBG berjalan efisien dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Tito menyampaikan bahwa program ini menyangkut hak dasar anak-anak dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah. Ia mengingatkan bahwa alokasi dana untuk MBG tidak boleh diposisikan sebagai proyek tambahan, melainkan sebagai bagian dari strategi utama pembangunan manusia. Tito juga mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan untuk program ini tidak hanya digunakan untuk jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan program di masa mendatang.
Sasaran utama MBG adalah anak-anak usia sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tinggal di wilayah dengan tingkat kerawanan gizi tinggi. Pemerintah bertekad memastikan tidak ada anak yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar karena kondisi tersebut akan mengganggu proses belajar dan perkembangan mereka. Tito juga meminta pemda memetakan wilayah yang paling membutuhkan intervensi cepat, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan pascabencana. Hal ini penting agar setiap daerah, baik yang berada di pusat maupun yang terpencil, mendapatkan perhatian yang setara dalam mendapatkan akses makanan bergizi.
Program MBG diyakini sebagai bagian dari upaya jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan asupan gizi anak terpenuhi sejak dini, pemerintah berharap dapat mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sebuah strategi besar untuk membangun manusia Indonesia yang tangguh, sehat, dan cerdas. Ia melihat bahwa keberhasilan MBG akan menjadi titik awal yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan ekonomi dan sosial negara.
Tidak hanya itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa MBG akan membuka peluang besar bagi sektor pertanian lokal dan ekonomi kreatif. Program ini bisa menjadi momentum untuk menggerakkan sektor-sektor yang selama ini belum maksimal dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti UMKM dan koperasi, pemerintah berharap bahwa program ini dapat membawa dampak positif yang lebih luas, tidak hanya bagi anak-anak yang mendapat manfaat langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
*)Pengamat Isu Strategis