Oleh : Loa Murib
Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di wilayah manapun di Indonesia, termasuk di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, Papua menghadapi tantangan besar berupa gangguan dari OPM yang tidak hanya menebar teror terhadap aparat keamanan, tetapi juga secara kejam menyerang masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut, keberhasilan Satgas Gabungan TNI dalam melumpuhkan salah satu tokoh OPM, Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi, merupakan capaian penting yang patut diapresiasi secara luas. Operasi ini bukan hanya sebuah pencapaian taktis di medan tempur, melainkan langkah strategis dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara di tanah Papua.
Operasi penindakan terhadap Bumi Walo Enumbi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Satgas Gabungan TNI. Bertempat di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, operasi ini berhasil menumpas sosok yang selama ini menjadi dalang dari sejumlah aksi kekerasan yang melukai banyak pihak. Bumi Walo Enumbi terlibat aktif dalam berbagai insiden berdarah, mulai dari penembakan aparat keamanan di tahun 2024, penyerangan terhadap anggota Polsek Puncak Jaya pada Januari 2025, hingga penembakan terhadap purnawirawan Polri pada April 2025. Aksi-aksi tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan menciptakan ketakutan mendalam di tengah masyarakat.
Lebih dari sekadar menyerang aparat keamanan, Bumi Walo Enumbi juga dikenal sebagai pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Salah satu peristiwa paling memilukan adalah penembakan terhadap tukang ojek yang menyebabkan korban meninggal dunia pada 2024. Aksi brutal lainnya adalah penembakan truk yang tengah melintasi Distrik Tingginambut, jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Puncak Jaya dengan Kabupaten Jayawijaya. Serangkaian kejahatan ini telah membuatnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Puncak Jaya sejak April 2024.
Keberhasilan melumpuhkan tokoh berbahaya ini menegaskan efektivitas sinergi antarlembaga keamanan negara, dalam menghadapi tantangan separatisme bersenjata. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemulihan stabilitas di Papua berjalan dengan pendekatan profesional, terukur, dan berdasarkan intelijen yang akurat. Keberhasilan ini juga menjadi simbol komitmen negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman teror yang selama ini menjadi hambatan serius bagi perdamaian dan kemajuan Papua.
Lebih luas lagi, aksi-aksi yang dilakukan oleh OPM selama ini telah melampaui batas konflik politik dan ideologis, karena telah mengarah pada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. OPM diketahui melakukan pembakaran sekolah di Distrik Beoga, pembunuhan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, hingga pembantaian terhadap 11 warga yang sedang mendulang emas di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Perbuatan keji tersebut merupakan bentuk nyata dari ancaman terhadap hak-hak dasar warga Papua untuk hidup aman, bersekolah, bekerja, dan menikmati pembangunan.
Tak berhenti pada aksi fisik, OPM juga aktif menyebarkan disinformasi melalui berbagai platform media sosial. Mereka menggunakan akun-akun seperti “OPM-TPNPB”, Tpnpb News, hingga Paradise Broadcasting dalam menyebarkan hoaks yang dapat memprovokasi masyarakat dan mengganggu persepsi publik nasional maupun internasional terhadap kondisi Papua. Upaya tersebut harus dipahami sebagai bagian dari strategi perang asimetris yang berusaha menggoyahkan legitimasi negara dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap upaya pembangunan dan rekonsiliasi di Papua.
Datsatgas Media Koops TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menyatakan bahwa operasi penindakan ini merupakan bagian dari upaya serius TNI dalam menumpas setiap ancaman terhadap keselamatan masyarakat Papua. Ia menekankan bahwa tindakan ini bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa TNI bertindak berdasarkan mandat konstitusional untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, termasuk saudara-saudara di Papua.
Dalam konteks pembangunan Papua, keberhasilan ini menjadi pintu gerbang penting bagi penguatan keamanan yang akan mendorong iklim kondusif bagi percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah pusat selama ini telah menggelontorkan banyak anggaran dan perhatian khusus bagi Papua, termasuk melalui skema Otonomi Khusus dan proyek strategis nasional. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat terwujud jika keamanan dan ketertiban dapat dijamin secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sektor keamanan melalui operasi seperti ini adalah bagian integral dari strategi pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
Masyarakat Papua, khususnya yang tinggal di daerah rawan konflik seperti Puncak Jaya, membutuhkan ketenangan dan jaminan keselamatan agar bisa hidup dengan layak. Negara melalui TNI dan aparat keamanan lainnya harus terus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan cara menghalau semua bentuk teror dan kekerasan yang dilakukan oleh OPM. Langkah yang telah ditempuh dalam operasi di Ilamburawi adalah bukti konkret bahwa negara hadir dan tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan.
Keberhasilan Satgas Gabungan TNI dalam melumpuhkan Bumi Walo Enumbi adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap ancaman disintegrasi dan kekerasan di Papua. Dengan komitmen yang terus dijaga serta dukungan masyarakat, maka cita-cita mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan maju sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin dekat untuk terwujud.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur