May 10, 2025

Merauke – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto kini mulai terasa dampaknya di berbagai daerah, termasuk Papua Selatan. Di Kabupaten Merauke, implementasi program MBG tidak hanya memperbaiki asupan gizi anak sekolah, tetapi juga memperkuat kehadiran negara serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat Papua. Komandan Kodim 1707/Merauke,…

Oleh: Marianus Wenda *) Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi generasi emas Indonesia. Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak boleh dibiarkan tertinggal dalam urusan pemenuhan gizi anak-anak sekolah, sekalipun pelaksanaannya menghadapi tantangan yang tidak ringan….

Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan yang merata, inklusif, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya…

Jakarta – Pemerintah Indonesia membuka peluang besar bagi guru dan tenaga pendidik untuk berperan dalam Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya terlayani pendidikan formal. Program ini adalah salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi…

Oleh: Rizky Ridho )* Pendidikan merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradaban bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dalam menghadapi tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen luar biasa melalui inisiatif Sekolah Rakyat, sebuah terobosan yang progresif, inklusif,…

Oleh: Esari Nisa )* Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR RI menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Penyusunan RUU KUHAP ini dirancang tidak hanya untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum kontemporer, tetapi juga untuk memastikan bahwa struktur serta fungsi dari…

JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih dari empat dekade menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kini muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prof. Dr. Ibnu Sina…

Oleh: Farhan Naratama )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam pembaruan sistem hukum nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi ini adalah penguatan prinsip keadilan restoratif atau restorative justice sebagai pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan hak…

Jakarta — Pemerintah dengan sigap dan penuh komitmen tengah memfinalisasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional. Satgas ini tidak hanya akan bertugas merespons terjadinya PHK, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru secara luas dan berkelanjutan, sebagai bukti nyata…

Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) guna mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ketenagakerjaan di dalam negeri. Pembentukan Satgas PHK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi tenaga kerja, khususnya mereka yang terancam atau terdampak oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden…