Oleh Yulia Rahma )*
Kedaulatan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, dan ketidakpastian pasokan pangan dunia, Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret pemerintah adalah melalui optimalisasi lahan pertanian yang disinergikan dengan penggunaan teknologi modern dan kolaborasi antarkementerian. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga sebagai fondasi menuju swasembada dan bahkan potensi menjadi lumbung pangan dunia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pembentukan Brigade Pangan (BP). Inisiatif ini dirancang sebagai motor penggerak utama dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian secara modern, profesional, dan berbasis bisnis. Brigade Pangan diharapkan menjadi aktor utama dalam mengelola lahan pertanian seluas sekitar 200 hektare per satuan, dengan pendekatan yang terstruktur dan efisien. Tidak hanya itu, BP juga difokuskan untuk menggarap lahan rawa yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, serta mencetak sawah baru untuk masyarakat.
Langkah ini sangat strategis dalam memperluas cakupan produksi pertanian nasional. Pengelolaan lahan yang sebelumnya tidak produktif kini diarahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi petani dan masyarakat desa. Dengan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk, pestisida, serta pelatihan terpadu, BP mampu menciptakan ekosistem agribisnis modern yang tidak hanya meningkatkan hasil produksi tetapi juga memberdayakan generasi muda agar tertarik pada sektor pertanian yang selama ini dipandang kurang menarik.
Sinergi kebijakan ini semakin kuat dengan keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa arah kebijakan kementeriannya telah diselaraskan dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam upaya mendukung Asta Cita Swasembada Pangan pada tahun anggaran 2025, Kementerian PU telah berkomitmen melakukan intensifikasi penambahan luas tanam seluas lebih dari dua juta hektare. Hal ini diwujudkan melalui penguatan infrastruktur irigasi pusat dan daerah, termasuk melalui alokasi dana dalam DIPA untuk rekonstruksi dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
Kementerian PU dan Kementerian Pertanian juga telah menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama yang menjabarkan sinkronisasi program swasembada pangan. Kolaborasi ini mencakup penyediaan sarana produksi pertanian dan alsintan di daerah irigasi yang telah direhabilitasi serta pelaksanaan program pompanisasi di wilayah prioritas. Program ini merupakan contoh nyata bagaimana sinergi lintas sektoral dapat menciptakan dampak besar bagi peningkatan produksi dan efisiensi pertanian nasional.
Salah satu elemen penting dalam strategi ini adalah keberhasilan revitalisasi lahan tidur. Banyak lahan potensial yang selama ini terbengkalai karena keterbatasan akses teknologi dan modal. Melalui program Brigade Pangan serta dukungan penuh Kementerian PU, lahan-lahan tersebut kini memiliki peluang untuk diaktifkan kembali. Semangat gotong royong dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Pemerintah juga tidak tinggal diam dalam memastikan akses ke pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha tani agar proses optimalisasi berjalan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya tanam serentak dan perbaikan irigasi sebagai komponen vital dalam meningkatkan produksi. Jika kedua hal ini berhasil dikelola dengan baik, maka Indonesia berpeluang besar untuk tidak lagi bergantung pada impor pangan, khususnya beras. Bahkan, dengan dukungan cuaca yang memadai dan produktivitas yang meningkat, pemerintah optimistis bahwa panen raya dapat tercapai dalam waktu dekat.
Optimisme ini bukan tanpa dasar. Program optimalisasi lahan dan penguatan irigasi telah menunjukkan hasil awal yang positif di beberapa daerah. Para petani mulai merasakan manfaat dari penggunaan alsintan yang mempercepat proses tanam dan panen, serta mengurangi biaya produksi. Akses ke benih unggul dan pupuk yang lebih tepat guna juga mendorong hasil panen yang lebih melimpah. Secara bertahap, pertanian Indonesia tengah mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern dan efisien.
Namun demikian, keberhasilan program ini tetap bergantung pada keberlanjutan dan pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program optimalisasi lahan benar-benar menyentuh kelompok tani yang membutuhkan, dan tidak terhambat oleh birokrasi yang panjang. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program dan mempercepat pencapaian target swasembada.
Lebih jauh lagi, swasembada pangan bukan sekadar capaian kuantitatif dalam hal produksi. Ia merupakan simbol kedaulatan, kemampuan negara untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, kemandirian pangan menjadi salah satu indikator kekuatan bangsa. Maka, langkah pemerintah dalam mengoptimalisasi lahan pertanian harus didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat.
Kini, dengan kombinasi strategi jitu, teknologi canggih, dan kolaborasi nasional, masa depan pertanian Indonesia tampak lebih cerah. Cita-cita besar menuju swasembada dan kedaulatan pangan bukanlah utopia, melainkan suatu keniscayaan yang sedang dibangun tahap demi tahap. Pemerintah telah menunjukkan arah dan komitmennya—tugas kita bersama untuk menjadikan program ini sebagai gerakan nasional menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat dalam bidang pangan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan
[edRW]