Oleh: Silvia AP )*
Dalam dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dagang internasional. Salah satunya adalah penerapan tarif impor yang tinggi terhadap berbagai produk dari luar negeri, termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini, walaupun diklaim sebagai langkah untuk melindungi industri dalam negeri AS, secara langsung berdampak pada neraca perdagangan dan keberlangsungan ekspor negara mitra, termasuk Indonesia.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil serangkaian langkah konkret sebagai bentuk respons yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan visioner. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap dinamika global, melainkan aktif mengambil posisi yang tegas dalam menjaga kepentingan nasional.
Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan, dengan beban tarif yang lebih tinggi daya saing ekspor nasional ke pasar AS dipastikan melemah. Adapun kabar baiknya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang industri yang terdampak oleh penurunan ekspor akibat tarif impor AS.
Menghadapi negara adidaya seperti AS memerlukan pendekatan diplomatik yang cermat, berbasis data, dan memperlihatkan nilai tambah yang dapat diberikan Indonesia dalam hubungan dagang bilateral. Pemerintah Indonesia memanfaatkan pendekatan berbasis kerja sama dan win-win solution, yang tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga argumentasi yang kuat mengenai kontribusi Indonesia terhadap stabilitas ekonomi kawasan dan global.
Selain melalui jalur diplomatik, langkah konkret pemerintah juga terlihat dalam diversifikasi pasar ekspor. Kesadaran bahwa ketergantungan terhadap satu pasar utama berisiko tinggi mendorong pemerintah untuk membuka peluang ke pasar alternatif. Negara-negara di Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah menjadi target utama pengembangan pasar baru. Pemerintah bekerja sama dengan asosiasi industri dan eksportir untuk mengidentifikasi potensi produk dan negara tujuan, sekaligus memperluas jaringan dagang melalui perjanjian perdagangan bilateral maupun regional.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pemberian insentif dan dukungan kepada sektor industri terdampak. Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing ekspor. Di antaranya adalah pengurangan tarif pajak untuk bahan baku, kemudahan akses pembiayaan ekspor, serta dukungan terhadap sertifikasi internasional. Kebijakan ini sangat penting, mengingat tekanan tarif dari luar negeri harus diimbangi dengan efisiensi dan keunggulan kompetitif dari dalam negeri.
Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengatakan sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan Trump. Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.
Dukungan pemerintah juga mencakup peningkatan infrastruktur penunjang ekspor. Pelabuhan, jalur distribusi, dan layanan logistik menjadi perhatian utama dalam rangka memperlancar arus barang keluar-masuk. Pemerintah menyadari bahwa daya saing produk tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas, tetapi juga oleh kecepatan pengiriman dan efisiensi logistik. Investasi di bidang ini terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menanggapi tantangan secara simbolik, melainkan dengan kebijakan nyata yang menyentuh berbagai aspek. Dari sisi diplomasi, pasar, insentif, hingga infrastruktur, semuanya diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global yang tengah mengalami pergeseran.
Penting untuk dipahami bahwa respons pemerintah terhadap kebijakan tarif AS bukan sekadar pertahanan terhadap gangguan sementara, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, krisis dijadikan sebagai momentum untuk melakukan transformasi. Pemerintah tidak terjebak pada narasi keluhan, melainkan menjadikan hambatan sebagai peluang untuk memperbaiki sistem perdagangan dan industri dalam negeri.
Sebelumnya, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat. Dia menyebut strategi yang dilakukan Presiden Prabowo adalah dual track strategy, sebab Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.
Dalam konteks global yang serba tidak pasti, kemampuan suatu negara untuk beradaptasi dan bertindak cepat menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Indonesia telah membuktikan kapasitasnya dalam hal ini. Alih-alih terpuruk di tengah tekanan eksternal, pemerintah memilih untuk bersikap proaktif dan membangun fondasi baru bagi perdagangan dan industri nasional.
Langkah-langkah konkret ini perlu mendapat apresiasi, bukan hanya karena sifatnya yang cepat dan tepat, tetapi juga karena mencerminkan kepemimpinan yang tanggap terhadap perubahan global. Di saat banyak negara masih mencari arah, Indonesia telah menapaki jalan transformasi yang berkelanjutan. Keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini juga memperlihatkan semangat kolaborasi yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan global.
Ke depan, penting bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta terus melakukan evaluasi terhadap dampaknya. Dalam dunia yang terus berubah, kebijakan tidak boleh statis. Fleksibilitas, keterbukaan terhadap masukan, serta kesediaan untuk menyesuaikan arah strategi merupakan bagian dari komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas