May 6, 2025

Oleh Andini Setyaningsih )* Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan performa yang solid pada kuartal I tahun 2025, dengan mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy). Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20, hanya berada di bawah Tiongkok yang tumbuh sebesar 5,4 persen. Peringkat ini menjadi bukti bahwa fundamental…

Oleh: Alfin Prasetya* Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia kembali menunjukkan resiliensinya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87% secara tahunan (year-on-year) pada kuartal I-2025 menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang melemah, melainkan terus bertumbuh dengan fondasi yang semakin kuat. Lebih menggembirakan lagi, pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua tertinggi…

Jakarta, – Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai Zero Accident dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyatakan bahwa keselamatan, kesehatan, dan ketepatan sasaran menjadi prioritas utama dalam menjalankan MBG, yang saat…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun fondasi bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu inisiatif terobosan yang kini mulai terasa dampaknya secara luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan strategis yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi…

Jakarta – Draf terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak lagi mengatur secara spesifik kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Hal ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat kerja sama antar lembaga, terutama antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemberantasan korupsi. Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI),…

Jakarta – Pemerintah menyatakan kesiapan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diajukan DPR sejak 2003. Pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu rampungnya revisi RUU KUHAP, sehingga terciptanya sinkronisasi antarketentuan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah…

Oleh: Fikri Setiawan )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mereformasi sistem peradilan pidana dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaruan ini tidak sekadar penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) semakin terjamin dalam setiap tahap…

Jakarta – Dalam langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang internasional, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Negosiasi Tarif Trump. Satgas ini bertugas merumuskan dan menjalankan strategi diplomasi dagang yang efektif dalam merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah…

Oleh: Silvia AP )* Dalam dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dagang internasional. Salah satunya adalah penerapan tarif impor yang tinggi terhadap berbagai produk dari luar negeri, termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini, walaupun…

Oleh: Sidya Wiratma )* Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat melalui pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan fiskal dan diplomasi perdagangan secara strategis. Dalam menghadapi tantangan tarif tinggi yang diberlakukan terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia, respons pemerintah diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor serta penyesuaian struktural yang berorientasi jangka panjang. Langkah konkret telah ditunjukkan…