Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat Sukses Dorong Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025

Oleh : Rivka Mayangsari*). Mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir. Berbagai kebijakan strategis, termasuk diskon tarif tol dan tiket pesawat, terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan pemudik. Ditambah dengan sinergi antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan berbagai pemangku kepentingan, perayaan Idulfitri tahun ini berlangsung lebih…

Read More

Mengapresiasi Kebijakan Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat Pemerintah Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025

Oleh: Marshall Emasa *) Pemerintah sekali lagi mengambil langkah konkret untuk memastikan arus mudik hingga arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar dengan menghadirkan kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat. Langkah ini tidak hanya menjadi angin segar bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan saat libur Lebaran, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya transportasi di…

Read More

Semua Pihak All-Out Sukseskan PSU, Targetkan Partisipasi Pemilih Tetap Tinggi

Jakarta – Pemerintah bersama penyelenggara pemilu terus mengupayakan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Salah satunya di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Ketua KPU Gorontalo Utara Sofyan Jakfar menargetkan partisipasi masyarakat tetap tinggi seperti pada Pilkada sebelumnya. “Partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya pada 19 April 2025 adalah yang paling penting,” ujar…

Read More

Pemerintah Kembali Tegaskan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada

Pemerintah Kembali Tegaskan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Jakarta – Di tengah suasana libur Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang akan diselenggarakan pada 5 April 2025 di lima kabupaten dan satu kota. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait…

Read More

Yahukimo Bangkit! Sinergi TNI-Polri dan Pemda Pulihkan Keamanan Pasca Serangan OPM

Yahukimo, Papua Pegunungan – Kabupaten Yahukimo menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca serangan brutal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menargetkan guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 lalu. Dalam menghadapi situasi ini, sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah semakin diperkuat melalui Operasi Damai…

Read More

Komitmen Pemerintah Sukseskan Pemungutan Suara Ulang yang Berintegritas dan Demokratis

Oleh : Dian Ananda Putri )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Meski berlangsung di tengah suasana libur Idulfitri, seluruh elemen negara menunjukkan kesigapan luar biasa demi memastikan setiap tahap PSU berjalan tertib, aman, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Langkah ini mencerminkan kematangan sistem demokrasi…

Read More

Pemerintah Dorong Partisipasi Masyarakat Sukseskan PSU di Berbagai Wilayah

Oleh : Aulia Hawa )* Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah menegaskan komitmennya dalam memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan lancar dan sesuai dengan asas demokrasi yang bersih dan adil. Namun demikian, partisipasi masyarakat untuk menyukseskan Pemilu menjadi kunci keberhasilan even tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam rapat virtual kesiapan PSU menegaskan bahwa pemerintah…

Read More

DPR Ajak Masyarakat Selesaikan Sengketa UU TNI Melalui Mekanisme Hukum

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi derasnya penolakan masyarakat sipil terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). UU yang telah disahkan kini menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). DPR menegaskan bahwa judicial review merupakan jalur konstitusional yang sah bagi masyarakat yang merasa keberatan terhadap regulasi tersebut.Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah…

Read More

Penolakan UU TNI Wajib Diselesaikan Lewat Hukum, Demonstrasi Rentan Ditunggangi

Jakarta – Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik. Beberapa kalangan menentang pengesahan undang-undang ini dengan alasan mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pihak yang tidak sepakat dapat menempuh jalur hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa…

Read More

Masyarakat di Berbagai Wilayah Apresiasi UU TNI

Oleh : Aristika U )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia beberapa waktu lalu menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Namun demikian, UU ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Mereka melihat undang-undang ini sebagai langkah penting dalam memperkuat TNI sebagai institusi yang profesional dan siap…

Read More