Pemerintah Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah di Tengah Tekanan Tarif Trump

Oleh: Rikcy Rinaldi Dinamika ekonomi global kembali diuji setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kini kembali menjabat, memutuskan untuk menaikkan tarif impor terhadap berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan sepihak tersebut sontak memicu kekhawatiran pasar dunia, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Meski Trump menunda implementasi tarif tersebut selama 90 hari, pemerintah Indonesia…

Read More

OPM Bunuh Warga Sipil: Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM Berat di Papua

Papua Pegunungan – Aksi biadab kembali dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerang dan membunuh sejumlah warga sipil di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Para korban diketahui berprofesi sebagai pendulang emas dan tidak memiliki kaitan dengan unsur militer. Tindakan keji ini dinilai sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk nyata…

Read More

Mengutuk Keras Aksi Kekerasan OPM di Yahukimo, Papua

JAKARTA – Pemerintah mengutuk keras tindakan kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada 5 hingga 8 April 2025, yang mengakibatkan tewasnya sebelas orang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa peristiwa tragis tersebut merupakan aksi teror yang sengaja dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat….

Read More

Melawan Teror OPM, Menegakkan Kemanusiaan di Bumi Cenderawasih

Oleh : Melki Douw)* Kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyingkap wajah asli dari gerakan separatis bersenjata yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi perdamaian dan kemajuan Papua. Aksi-aksi brutal yang terus dilakukan oleh kelompok tersebut tidak hanya mencoreng nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengkhianati semangat persatuan bangsa dan cita-cita kesejahteraan rakyat Papua. Tidak ada…

Read More

Mengutuk Kekejaman OPM dan Mengedepankan Perdamaian Papua

Oleh: Dominggus Alam *) Konflik berkepanjangan di Papua yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat sipil. Kekerasan yang mereka lakukan, seperti penembakan, penyanderaan, dan ancaman terbuka terhadap aparat keamanan serta warga tak berdosa, bukan hanya melanggar prinsip kemanusiaan, tetapi juga menghambat upaya membangun perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua. Salah…

Read More

Komitmen Tegas Pemerintah, Perang Terhadap Judi Daring Semakin Digencarkan

Jambi – Pemerintah semakin menunjukkan keseriusannya dalam memerangi praktik judi daring yang kian meresahkan. Gubernur Jambi, Al Haris, menjadi salah satu kepala daerah yang menyatakan sikap tegas terhadap maraknya aktivitas perjudian digital di wilayahnya. Melalui serangkaian langkah konkret, Al Haris tidak hanya mengajak masyarakat untuk menjauhi judi daring, tetapi juga menginisiasi berbagai kebijakan pencegahan yang…

Read More

Perang Melawan Judi Daring Demi Masa Depan Bangsa

Oleh : Jailani Komarudin Fenomena judi daring telah berkembang menjadi ancaman serius yang menggerogoti sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya menjerat individu dari kalangan dewasa, namun juga menyasar anak-anak muda, pelajar, bahkan aparatur sipil negara. Penyebarannya yang masif, murah, dan mudah diakses menjadi alasan utama mengapa pemberantasan judi daring perlu menjadi agenda prioritas nasional….

Read More

RUU KUHAP Jadi Momentum Perbaikan, DPR Gandeng Publik

Jakarta — Komisi III DPR RI membuka pintu partisipasi publik secara luas dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Keterlibatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk berdialog di Kompleks Parlemen, dinilai sebagai bukti nyata komitmen DPR terhadap transparansi legislasi. Pengamat Komunikasi Politik Silvanus Alvin mengapresiasi langkah Komisi III sebagai bentuk kolaborasi publik. “Saya melihat ini…

Read More

Revisi KUHAP Usung Keadilan Restoratif

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan melanjutkan pembahasan RUU KUHAP yang dinilai sebagai langkah strategis dalam reformasi sistem peradilan pidana nasional. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa pembahasan akan dilakukan secara intensif dan ditargetkan rampung dalam waktu singkat. “Jadi paling lama dua kali masa sidang. Kalau bisa satu kali masa sidang…

Read More

Mendukung Komitmen Pemerintah dalam Pembahasan RUU KUHAP Secara Transparan

Oleh : Naura Astika Pembaruan hukum, khususnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan langkah strategis dan penting yang diambil oleh pemerintah untuk menyesuaikan sistem peradilan dengan dinamika zaman. Pemerintah bersama DPR secara aktif membahas RUU KUHAP dengan tujuan utama meningkatkan kualitas peradilan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin efisiensi dan transparansi dalam…

Read More