Portal Berita Nusantara
Jakarta – Pemerintah memastikan pasokan energi nasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemantauan intensif guna memastikan ketersediaan energi selama arus mudik dan balik Lebaran…
Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 dalam kondisi aman dan terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi serta stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat selama bulan Ramadan dan Lebaran.Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi cukup…
Oleh: Nurul Janida )* Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan pangan berjalan lancar. Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Perdagangan, Budi Santoso, dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, turut memantau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)…
Oleh: Eleine Pramesti *) Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, perhatian masyarakat tertuju pada ketersediaan bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia. Setiap tahunnya, kebutuhan akan dua komoditas utama ini meningkat secara signifikan, seiring dengan tradisi mudik dan persiapan hari raya. Pemerintah pun telah mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan pasokan tetap aman dan stabil,…
Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan tegas memastikan bahwa tidak ada nama titipan dalam struktur kepengurusan lembaga tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, dalam pengumuman resmi terkait jajaran lengkap pengurus.“Kami pastikan tidak ada satu pun dari nama-nama tersebut yang merupakan nama titipan,”…
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi yang lebih profesional dan strategis. Salah satu bukti konkret dari upaya ini adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang kini semakin mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa Danantara memiliki peran kunci dalam mendorong…
Oleh : Gavin Asadit )* Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menjadi sorotan publik sejak pembentukannya pada 24 Februari 2025. Sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengelola aset negara secara optimal, Danantara menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu koncoisme dan penempatan individu titipan dalam struktur organisasinya. Namun, berbagai langkah telah diambil untuk memastikan bahwa pengurus…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengumumkan susunan pengurus lengkapnya pada 24 Maret 2025 lalu. Peluncuran susunan pengurus tersebut dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan. Struktur lengkap pengurus BPI Danantara tidak hanya diisi oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi ada…
Jakarta – Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kini telah dapat diakses oleh publik melalui laman resmi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa naskah tersebut sebelumnya mengalami kendala teknis dalam proses publikasi, namun kini telah tersedia untuk dibaca masyarakat secara luas.“Sudah, memang sempat ada masalah, tapi sekarang sudah bisa diakses. Coba…
Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menegaskan komitmen untuk menjaga profesionalitas prajurit TNI.Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa perubahan dalam UU TNI ini bertujuan untuk memperjelas pembatasan kewenangan, bukan memperluasnya.Menurutnya, pasal yang mengatur tentang penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau…
