Portal Berita Nusantara
JAKARTA – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik…
Oleh: Adi Pramana )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menegaskan pentingnya menyeimbangkan peran militer dan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak melangkahi prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama dalam negara demokrasi. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI…
Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Ia memastikan revisi tersebut difokuskan pada penguatan institusi TNI tanpa mengganggu supremasi sipil. “Tidak, kita pastikan enggak,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya. Prasetyo meminta semua pihak lebih teliti memahami substansi revisi yang sedang…
Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menegaskan fokus pada profesionalisme tanpa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Sejumlah pejabat menekankan bahwa konteks politik saat ini sangat berbeda dari era Orde Baru, sehingga kekhawatiran tersebut dinilai tidak beralasan. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Munafrizal Manan, menyatakan bahwa perubahan sistem…
Oleh: Sinta Pramesti )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmen mereka untuk menjaga supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi ini dinilai penting dalam memastikan peran TNI tetap berfokus pada pertahanan negara tanpa menghidupkan kembali konsep dwifungsi yang pernah diterapkan di masa lalu. Sikap tegas pemerintah ini bertujuan…
Jakarta – Harapan para pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 2025 masih terbuka. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak para buruh, termasuk pembayaran THR yang kini menjadi perhatian publik.Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil…
Oleh: Eleine Pramesti *) Pemerintah telah memastikan bahwa karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan ini diambil setelah berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya dalam situasi yang menuntut perhatian ekstra…
Oleh : Andi Mahesa )* Krisis yang melanda salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sritex Group, memunculkan tantangan besar bagi pekerja dan ekonomi lokal. Namun, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjamin hak-hak mereka, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya…
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong PT Sritex untuk membayarkan hak-hak pekerjanya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tepat waktu. Hal ini menjadi perhatian utama mengingat ribuan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat pailitnya perusahaan tersebut. “Kami mendesak agar PT Sritex dan tim kurator memastikan…
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa situasi nasional tetap stabil dan mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan, termasuk gerakan “Indonesia Gelap”. Pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang diambil bertujuan untuk mendukung kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Tokoh nasional Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa banyak mahasiswa yang mendapat informasi keliru mengenai kebijakan pemerintah, khususnya…
