February 2025

Jakarta – Dukungan penuh dari berbagai pihak diperlukan agar program makan siang bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kontribusinya dalam mendukung keberhasilan program ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa sektor jasa keuangan akan diarahkan untuk berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan dan…

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang dinilai sebagai investasi signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia. Program ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat menjadi pembicara dalam acara World Government Summit 2025.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG yang tampak sederhana ini memiliki dampak besar bagi…

Oleh : Ricky Rinaldi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar program bantuan pangan biasa. Ini adalah gerakan besar untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan tujuan memberikan akses makanan bergizi kepada seluruh anak Indonesia, program ini diharapkan mampu menekan angka…

Oleh : Hanifah )* Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meluncurkan berbagai program yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan gizi. Salah satu inisiatif penting yang diperkenalkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk memastikan masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi…

Jakarta – Pemerintah mendapatkan apresiasi dari kalangan akademisi atas langkah cepatnya dalam merespons aspirasi kesejahteraan dosen, khususnya terkait pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dianggap sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di perguruan tinggi. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang telah disetujui oleh Kementerian…

Jakarta – Pemerintah Prabowo-Gibran memastikan pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,5 triliun. Komitmen pemerintah ini disambut dengan antusias oleh dosen ASN yang telah menanti pencairan Tukin selama lima tahun. Proses pencairan Tukin dosen tersebut masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai…

Oleh: Nurul Janida )* Pemerintah telah memberikan persetujuan anggaran untuk pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Keputusan ini memberikan kabar gembira bagi dosen ASN yang telah menanti hak selama lima tahun. Meskipun pengajuan awal anggaran mencapai Rp 10 triliun, pemerintah akhirnya menyetujui anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk pencairan Tukin…

Oleh: Fadila Nisa )* Pemerintah memastikan bahwa tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dibayarkan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus dilakukan guna menjamin kelancaran implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, tidak…

JAKARTA – Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang dilaksanakan oleh segelintir pihak dinilai berpotensi menciptakan ketidakstabilan nasional dan memperkeruh situasi di Tanah Air.  Sementara kelompok tertentu menyerukan aksi tersebut sebagai bentuk protes, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat justru menunjukkan stabilitas, dengan pusat perbelanjaan tetap ramai, konser musik terus berjalan, dan daya beli masyarakat masih terjaga. Presiden…

Oleh: Sesilia Putri )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperluas akses layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini dirancang untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa harus terbebani oleh biaya pemeriksaan. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara yang…