February 20, 2025

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pelantikan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini menjadi momen penting dalam keberlanjutan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan ditetapkannya pemimpin baru, harapan masyarakat untuk kemajuan semakin besar. Oleh karena itu, dukungan terhadap proses pelantikan bukan sekadar formalitas,…

Jakarta – Pelantikan kepala daerah merupakan bagian penting dalam proses demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan dilantiknya pemimpin yang baru, pemerintahan daerah dapat segera berjalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025….

Oleh: Fajar Alamsyah )* Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 menjadi momentum penting dalam proses demokrasi Indonesia. Para pemimpin baru yang telah memperoleh mandat dari rakyat kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan selama masa kampanye. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan ini agar mampu…

Oleh: Aqila Anjani )* Pelantikan kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem demokrasi. Proses ini tidak hanya menandai peralihan kepemimpinan, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum telah memberikan mandat kepada para pemimpin daerah terpilih, dan pelantikan mereka menjadi langkah awal dalam menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena…

JAKARTA – Pemerintahan Prabowo-Gibran menggelontorkan sejumlah stimulus guna mendorong pertumbuhan pemerataan ekonomi pada tahun 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025. “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo Kebijakan pertama berkaitan dengan kenaikan…

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi pada kuartal pertama 2025. Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi langkah pertama…

Oleh : Zayn Elvano )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memastikan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi dan mempercepat pencapaian kesejahteraan…

Oleh : Dzul Ilmi Muis )* Pemerintah mengambil langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pencairan tunjangan hari raya (THR) dan berbagai program bantuan sosial. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari delapan langkah utama yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto guna menstimulasi pemerataan ekonomi pada kuartal pertama 2025. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan…

JAKARTA – Narasi yang diusung dalam aksi massa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ bertentangan dengan kondisi nyata di tengah masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan perekonomian tetap berjalan stabil. Pusat perbelanjaan masih ramai pengunjung, konser musik tetap digelar dengan antusiasme tinggi, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia…

JAKARTA – Seruan ‘Indonesia Gelap’ yang belakangan disuarakan segelintir pihak dianggap tidak relevan. Sebab hal itu, dinilai tidak sesuai dengan situasi nasional yang saat ini tetap stabil. Terkait hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai bahwa unjuk rasa adalah kebebasan berpendapat. Namun, Ia menggarisbawahi agar para demonstran cermat dalam menyikapi keadaan dan tidak…