December 2024

Oleh: Zabran Ramadhan )* Mendekati perayaan Tahun Baru, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko bencana yang kerap terjadi pada musim penghujan. Pemerintah melalui berbagai instansi terkait telah mengambil langkah-langkah antisipatif guna mengurangi dampak bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang sering kali melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam memberantas judi online yang meresahkan masyarakat. Sejumlah langkah tegas pun diambil untuk memutus rantai perjudian digital yang mengancam generasi muda. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memblokir ratusan ribu konten terkait perjudian online dalam kurun waktu dua bulan terakhir….

Oleh : Agung Priyatna )* Pemberantasan judi online terus menjadi tantangan besar di Indonesia. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus terakhir, sejumlah elemen masyarakat dan institusi terlibat dalam memberantas Judi Online demi menyelamatkan masa depan bangsa. Di Kabupaten Lebak, Banten, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak menangkap dua karyawan…

Bandung – Pemberantasan narkoba menjadi salah satu isu penting yang terus mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam memutus peredaran rantai narkoba Sebagai bentuk komitmen tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat menggelar apel bersama yang disertai…

Oleh : Andika Pratama )* Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk meredam penyebaran narkoba, sebuah ancaman serius yang mengintai generasi muda Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, mengungkapkan bahwa sebanyak 312 ribu remaja saat ini telah terjerat penyalahgunaan narkoba. Angka ini mencerminkan situasi darurat yang membutuhkan penanganan terpadu dari semua pihak,…

Jakarta – Penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1%, dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 terus menjadi sorotan berbagai pihak. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan memastikan stabilitas keuangan negara di masa depan. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki…

Oleh: Andy Satriawan )* Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung keberlanjutan berbagai program strategis. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat…

Jakarta – Sejumlah pihak menyambut positif rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12% pada tahun 2025, yang akan memperkuat penerimaan negara dan mendukung program pemerataan ekonomi. Meskipun terjadi kenaikan, sejumlah barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kenaikan…

Jakarta – Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% mulai tahun 2025. Kebijakan ini didasarkan pada asas keadilan dan gotong royong, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld,…

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui kebijakan fiskal yang terencana memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% tidak membebani masyarakat kecil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa barang dan jasa kebutuhan pokok tetap bebas dari PPN. “Kenaikan tarif PPN 1 persen tersebut tidak berlaku bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok…