May 2024

Jakarta – Progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama telah mencapai 80,82%. Hal ini ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. Menteri Suharso mengatakan, tahap pertama difokuskan pada pembangunan kawasan inti atau pusat pemerintahan di IKN. “Pembangunan kawasan inti itu membentuk satu kesatuan dengan ekosistem kawasan yang utuh,”…

Jakarta – Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (Sestama BIN) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Drs. Bambang Sunarwibowo, M. Hum memandang bahwa BIN dan IKN perlu meningkatkan sinergitas. Menurut Sestama BIN tersebut, sinergitas dan kolaborasi kedua institusi sangat dibutuhkan dalam menghadapi perubahan lingkungan stratejik yang semakin kompleks, baik dalam tataran global maupun regional. “Kerjasama yang erat…

Jakarta – Akhir-akhir ini masyarakat menyoroti kinerja Bea Cukai yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, menuturkan. masalah di bea cukai akhir-akhir ini terjadi karena terjadi mis-komunikasi. Pihaknya berharap komunikasi akan terus diperbaiki mulai dari masyarakat hingga importir. “Ada mis-komunikasi sehingga ini coba komunikasikan lebih baik…

Dukungan penuh publik kepada Bea Cukai tentu merupakan hal yang sangat berarti. Selain itu, hendaknya masyarakat mampu terus mewaspadai diri dengan kemungkinan adanya provokasi guna mencegah supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan pada bangsa ini. Ketika bangsa ini terus berkutat dengan adanya polemik, yang mana kadang kala justru ada beberapa pihak tidak bertanggung jawab tertentu yang…

Jakarta – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengatakan, aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Masyarakat harus mengetahui peraturan tersebut agar tidak salah paham yang berujung pada menyalahkan kebijakan yang ada. Disisi lain peranturan itu…

Jakarta – Pakar keamanan nasional dan intelijen Dr. Stepi Anriani menilai kinerja Bea Cukai selama ini masih baik. Hal ini disampaikan seiring adanya perhatian masyarakat ini terhadap kinerja kepabeanan belakangan ini. Mulanya, Ia menyampaikan bahwa perhatian masyarakat terhadap kinerja Bea Cukai adalah wajar. Namun, Dr. Stepi mengingatkan agar kesalahan oknum tidak dijadikan kesalahan institusi. “Jika…

Jakarta – Kemenkeu berkomitmen untuk terus menyosialisasikan kebijakan, menyempurnakan prosedur, dan mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat layanan publik. Pengamat Perpajakan UPH Ronny Bako mengataka, Aturan terbaru, seperti Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 6 Mei 2024, mencabut pembatasan jumlah barang pribadi dari luar negeri, namun tetap mensyaratkan pembayaran pajak. Kebijakan…

JAKARTA – Bea Cukai mendapat sorotan tajam belakangan ini karena viralnya beberapa momen di media sosial yang melibatkan Bea Cukai. Merespons hal ini, pengamat intelijen dan keamanan nasional Dr Stepi Anriani mengingatkan publik untuk mendukung Bea Cukai dalam melakukan perbaikan dan tidak menjadikan kesalahan oknum menjadi ‘dosa’ institusi. “Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga….

Jakarta — Sederet pengamat dan tokoh mendukung Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya memperbaiki kebijakan dan kinerjanya dengan mengajak publik untuk memberikan dukungan positif demi terciptanya sistem bea cukai yang adil dan efisien. Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH), Ronny Bako, menekankan pentingnya menjaga transparansi dalam sistem bea cukai. Menurutnya, setiap barang yang…

Jakarta – Akhir – akhir ini kinerja Bea Cukai tengah menjadi sorotan publik karena dinilai jauh dari harapan. Pengamat Intelijen dan Keamanan Nasional, Stepi Anriani merespons, masyarakat seharusnya tidak menjadikan kesalahan oknum sebagai dosa institusi serta turut mendukung perbaikan yang dilakukan Bea Cukai. “Jika oknum lembaga terlibat maka harus dievaluasi, bukan lembaganya kemudian dicaci maki….