2023

Jakarta — Momentum penting dalam perjalanan menuju Pemilihan Presiden 2024 terasa semakin mendekat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk mengusung pasangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya secara resmi menyampaikan duo Ganjar-Mahfud sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. “Hari ini…

Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Pada hari Rabu (18/10) di Kantor DPP PDIP, Jakarta. Sekretaris Jendral PDIP Hasto kristyanto menyabut bahwa sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa berjuang bersama-sama dengan rakyat memajukan…

MK telah memutuskan batas usia capres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Setelah berjalan 20 tahun, performa MK telah menjauh dari desain awalnya, di mana MK diperintah oleh UUD menegakkan konstitusional. MK telah menjelma menjadi lembaga superbodi yang nyaris tidak bisa dikontrol, kecuali melalui mahkamah…

Mahkamah Konstitusi (MK) mestinya tetap menjadi penjaga konstitusi, bukan menjaga kepentingan politik (political court). Hal itu disampaikan Cecep ketika ditanya terkait putusan MK soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi mengatakan, Sepertinya perkembangan MK menjadi sebuah lembaga yang sulit dikontrol dan kurangnya mekanisme check and balances bisa menjadi…

Pada Selasa, 17 Oktober 2023, diselenggarakan sebuah webinar Moya Institute yang mengangkat topik berjudul ‘MK: Benteng Konstitusi?’. Webinar ini merupakan platform bagi para pemikir dan pengamat politik untuk berbicara tentang peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks politik Indonesia. Salah satu narasumber yang turut berpartisipasi dalam webinar ini adalah Dr. Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC (Saiful…

Oleh : Lingga Nataya )* Putusan dari MK mengenai batasan usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang memang sudah sangat melebihi kewenangan mereka sendiri, pasalnya hal tersebut sebenarnya kewenangan dari DPR RI dan Presiden RI. Selain itu, adanya putusan tersebut bisa menjadi perangkap tersendiri, bahkan dinilai sudah terdapat skenario besar di dalamnya dan dikhawatirkan…

Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan Capres-Cawapres mendapatkan berbagai respons negative dari masyarakat. Bahkan dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk apabila tidak dilakukan langkah preventif yang signifikan. Pemerhati Isu-Isu Strategis, Prof dubes Imron Cotan mengemukakan pendapat bahwa berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia telah melakulan Gerakan sebagai respons atas putusan MK mengenai syarat Capres-Cawapres. Hal…

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah mengangkangi kewenangan Pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Sebab putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dinilai melampaui kewenangannya sebagai lembaga negatif legislator. Hal tersebut disampaikan Pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Dubes Imron Cotan yang menyampaikan bahwa keputusan MK melebihi apa yang diminta, sehingga menimbulkan kerancuan dan…

Jakarta — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini dirilis terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres menuai berbagai reaksi dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Pada Webinar Moya Institute bertajuk “MK: Benteng Konstitusi?”, banyak yang berpendapat bahwa MK telah melakukan penyimpangan dari perannya sebagai benteng konstitusi. Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, menyatakan kekhawatiran tentang…

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu serta mengabulkan syarat capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, Keputusan ini dianggap merendahkan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi mempengaruhi pandangan publik terhadap marwah positif MK dan pemerintah….