Pakar: Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres Melanggar Konstitusional

MK telah memutuskan batas usia capres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Setelah berjalan 20 tahun, performa MK telah menjauh dari desain awalnya, di mana MK diperintah oleh UUD menegakkan konstitusional. MK telah menjelma menjadi lembaga superbodi yang nyaris tidak bisa dikontrol, kecuali melalui mahkamah…

Read More

Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Mengambil Alih Fungsi Legislatif

Mahkamah Konstitusi (MK) mestinya tetap menjadi penjaga konstitusi, bukan menjaga kepentingan politik (political court). Hal itu disampaikan Cecep ketika ditanya terkait putusan MK soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi mengatakan, Sepertinya perkembangan MK menjadi sebuah lembaga yang sulit dikontrol dan kurangnya mekanisme check and balances bisa menjadi…

Read More

Tantangan Politisasi Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Politik Indonesia

Pada Selasa, 17 Oktober 2023, diselenggarakan sebuah webinar Moya Institute yang mengangkat topik berjudul ‘MK: Benteng Konstitusi?’. Webinar ini merupakan platform bagi para pemikir dan pengamat politik untuk berbicara tentang peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks politik Indonesia. Salah satu narasumber yang turut berpartisipasi dalam webinar ini adalah Dr. Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC (Saiful…

Read More

Pakar Nilai Putusan MK Soal Capres-Cawapres Dapat Munculkan Penolakan Besar

Oleh : Lingga Nataya )* Putusan dari MK mengenai batasan usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang memang sudah sangat melebihi kewenangan mereka sendiri, pasalnya hal tersebut sebenarnya kewenangan dari DPR RI dan Presiden RI. Selain itu, adanya putusan tersebut bisa menjadi perangkap tersendiri, bahkan dinilai sudah terdapat skenario besar di dalamnya dan dikhawatirkan…

Read More

Putusan MK Picu Keresahan Publik dan Coreng Pembangunan Demokrasi

Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan Capres-Cawapres mendapatkan berbagai respons negative dari masyarakat. Bahkan dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk apabila tidak dilakukan langkah preventif yang signifikan. Pemerhati Isu-Isu Strategis, Prof dubes Imron Cotan mengemukakan pendapat bahwa berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia telah melakulan Gerakan sebagai respons atas putusan MK mengenai syarat Capres-Cawapres. Hal…

Read More

Putusan MK Pada Aturan Capres – Cawapres Lampaui Kewenangan Pemerintah dan DPR Sebagai Legislator

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah mengangkangi kewenangan Pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Sebab putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dinilai melampaui kewenangannya sebagai lembaga negatif legislator. Hal tersebut disampaikan Pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Dubes Imron Cotan yang menyampaikan bahwa keputusan MK melebihi apa yang diminta, sehingga menimbulkan kerancuan dan…

Read More

Setara Institute: Lakukan Penyimpangan, MK Bukan Lagi Benteng Konstitusi

Jakarta — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini dirilis terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres menuai berbagai reaksi dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Pada Webinar Moya Institute bertajuk “MK: Benteng Konstitusi?”, banyak yang berpendapat bahwa MK telah melakukan penyimpangan dari perannya sebagai benteng konstitusi. Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, menyatakan kekhawatiran tentang…

Read More

Pengamat dan Tokoh: Putusan MK Melanggar Aturan dan Merendahkan Nilai-Nilai Demokrasi

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu serta mengabulkan syarat capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, Keputusan ini dianggap merendahkan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi mempengaruhi pandangan publik terhadap marwah positif MK dan pemerintah….

Read More

Diskusi Moya Institute, Pakar Hukum : Putusan MK Picu Keresahan Masyarakat

Jakarta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu menuai banyak kritik dari beragam kalangan. Terkait hal tersebut, pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai bahwa putusan MK mengenai kepala daerah bisa maju Pilpres menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Sebenarnya keputusan MK melebihi apa yang diminta, sehingga menimbulkan kerancuan…

Read More

Peran MK Sebagai Benteng Konstitusi Dipertanyakan

Pada hari Selasa, 17 Oktober 2023, sebuah webinar oleh Moya Institute yang membahas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai “Benteng Konstitusi” diadakan oleh KOL. Acara ini menjadi wadah bagi para pemikir dan pengamat hukum untuk mengungkapkan pandangan mereka terkait MK, yang sejak beberapa waktu terakhir menjadi topik hangat di Indonesia. Dalam webinar tersebut, tokoh-tokoh yang hadir menyampaikan…

Read More