Menteng, Jakarta - Indonesia

Eksplorasi Migas Blok Natuna Masih di Wilayah ZEE Indonesia

Jakarta — SKK Migas memastikan proses kegiatan migas di wilayah perairan Natuna yang dikerjakan oleh perusahaan asal Inggris, Premier Oil, masih berjalan normal. Ini menyusul permintaan Cina agar Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran di wilayah itu. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan proses kegiatan operasional hulu migas di wilayah Natuna masih berjalan normal. Bahkan Premier Oil telah merampungkan pengeboran dua sumur eksplorasi di Blok Tuna, perairan Natuna.

“Sejauh ini kegiatan operasional hulu migas berjalan aman dan lancar. Premier Oil sudah selesai melakukan pengeboran dua sumur eksplorasi,” kata dia, Jumat (3/12).

Adapun, regulator di sektor hulu migas ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Khususnya dengan TNI angkatan laut untuk melakukan pengawalan dan pengamanan operasi di laut Natuna.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menilai Indonesia tak perlu gentar menghadapi gertakan Cina. Pasalnya negara tersebut juga banyak berseteru dengan negara-negara lain untuk permasalahan yang sama.

“Posisi kita banyak pendukungnya dan ZEE kita sah diakui oleh dunia,” ujarnya. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah memperbanyak kegiatan di Natuna. Salah satunya dengan membangun struktur atau infrastruktur yang permanen di area tersebut. “Kalau perlu bangun pangkalan angkatan laut di sana untuk menunjukkan keseriusan kita menjaga ZEE kita yang sah,” katanya.

Beberapa hari lalu, SKK Migas juga mengumumkan adanya penemuan cadangan minyak dan gas bumi yang terletak di lepas pantai Natuna Timur, tepat di perbatasan Indonesia-Vietnam. Meski demikian, regulasi di sektor hulu tersebut belum merinci secara detail besaran angka temuan cadangan ini.

Sebelumya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjamin kepastian hukum bagi Premier Oil dalam mengembangkan potensi minyak dan gas (migas) di wilayah perbatasan perairan Natuna.

Kepastian hukum diperlukan mengingat wilayah tersebut dari segi geopolitik rawan konflik karena berbatasan langsung dengan Vietnam. Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan jaminan yang diberikan tersebut berupa surat kepastian hukum beroperasi. “Mereka minta kami terbitkan itu wilayah Indonesia dan jaga itu. Kami keluarkan surat itu sampai saat ini. Satu dua bulan saja kok keluar suratnya,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. (*)