Menteng, Jakarta - Indonesia

Tolak Rencana Acara Reuni 212 Karena Berpotensi Mengganggu Upaya Penanganan Covid-19

Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya kurang setuju dengan rencana kegiatan Reuni 212 tersebut. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengingatkan kondisi pandemi sehingga kegiatan reuni 212 belum tentu bisa digelar.

“Nanti kita akan lihat ya, sejauh ini kami minta, karena ini masa pandemi tentu harapan kita semua kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran [virus], kami harap dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali sampai Jakarta betul-betul aman,” kata Riza di Jakarta, Minggu (7/11/2021).

Riza mengingatkan Jakarta belum bebas pandemi meski sudah masuk kategori PPKM Level 1. Ia pun mengingatkan kondisi Natal 2021 dan tahun baru 2022 serta penurunan level DKI ke level 1 bisa memicu penambahan kasus. Oleh karena itu, Riza mengajak publik untuk tetap di rumah meski angka vaksinasi tinggi.

“Sekalipun vaksinnya sudah tinggi, namun kami minta seluruh masyarakat tetap berada di rumah, karena rumah adalah tempat terbaik kita untuk terbebas dari Covid-19,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai langkah pemerintah untuk menolak pelaksanaan kegiatan reuni 212 sudah tepat. Ia beralasan, publik harus menghindari kerumunan agar kasus COVID-19 tidak kembali melonjak.

“Sudah sangat benar ya, sebaiknya dalam situasi saat ini hindari setiap potensi kerumunan, keramaian yang bisa memperburuk situasi pandemi dan ini tentu berpotensi besar karena juga […]di bulan yang kita akan berupaya menghindari banyak pergerakan,” kata Dicky.

Dicky menekankan semua pihak harus menghindari kerumunan dan publik harus berpartisipasi agar tidak terjadi kerumunan. Ia mengingatkan angka tinggi vaksinasi tidak berarti bisa menggelar kegiatan sesuka hati, sebab dunia masih dihantui COVID-19, mulai dari varian delta plus hingga varian baru lain.

Hal tersebut terjadi di Singapura saat ini dan itu harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. “Artinya kita nggak bisa overconfidence, kita nggak bisa euforia dengan capaian vaksinasi atau kondisi saat ini dan tindakan hati-hati membatasi itu paling direkomendasikan saat ini,” kata Dicky.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga mengingatkan bahwa kegiatan yang berskala besar harus mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah nasional. Ia pun mengingatkan prosedur harus diikuti sesuai kondisi tiap daerah yang dinamis. Wiku juga mengingatkan bahwa segala kegiatan harus melewati izin meskipun situasi dinilai sudah normal dan angka vaksinasi tinggi. “Setiap ada kegiatan berskala besar harus mendapatkan izin dari Polri. Pertimbangan perizinan akan dilakukan oleh Polri,” kata Wiku. (*)