Menteng, Jakarta - Indonesia

Kinerja KPK Meningkat Bukti Pemerintah Serius Memberantas Korupsi di Indonesia

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis bisa mencapai target kinerja 2021 setelah melakukan evaluasi kinerja triwulan ketiga tahun ini. Untuk mewujudkan capaian tersebut, seluruh jajaran KPK akan mengoptimalkan waktu yang tersisa pada akhir tahun ini dan mempertajam target melalui rencana aksi di masing-masing unit kerjanya.

Pembahasan evaluasi kinerja tersebut dilakukan melalui rapat kerja yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural selama tiga hari mulai 27-29 Oktober 2021 di Yogyakarta. Selain evaluasi kinerja, rapat kerja ini juga membahas road map KPK 2022-2045 serta anggaran 2021 dan perencanaan anggaran 2022.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, setelah dua tahun disahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Oktober 2019, maka penting bagi KPK untuk melakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh terhadap kesesuaian tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan kinerja KPK.

“KPK mengkaji dan mengevaluasi strategi trisula pemberantasan korupsi, apakah perlu dilakukan penyempurnaan atau tidak, karena KPK terus bergerak dinamis, KPK terus melakukan perubahan untuk perbaikan,” ujar Firli, Kamis (28/10/2021) yang lalu.

Menurut Firli, dalam rapat kerja tersebut juga nantinya dibahas roadmap KPK 2022-2045. “Dari perencanaan jangka panjang ini kita lihat bagaimana strategi pemberantasan korupsi Trisula akan diimplementasikan melalui program kerja,” jelasnya.

Rapat kerja yang dilaksanakan di luar kota ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya. KPK memastikan seluruh pembiayaannya sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“KPK berharap hasil dari rapat ini bisa segera diimplementasikan dalam tugas-tugas yang bersifat strategis maupun rutin ke depannya oleh unit-unit kerja di kedeputian maupun kesetjenan. Sehingga dengan regulasi yang kuat dan struktur organisasi yang tepat, insan KPK dapat terus fokus dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kinerja pemberantasan korupsi,” kata Firli. (*)