Menteng, Jakarta - Indonesia

MUI Mitra Pemerintah Membangun Masyarakat Religius Dalam Bingkai NKRI

JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang berperan sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Dalam menjalankan peran tersebut, MUI harus mampu melayani umat serta menjadi mitra pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip syari’ah dalam kehidupan umat Islam.

Ma’ruf berharap, MUI dapat menjadikan kedua peran ini sebagai platform dalam setiap gerakan yang dilakukan. Hal ini disampaikan Ma’ruf dalam acara Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Masa Khidmah 2020–2025, setahun yang lalu. Platform ini harus dilaksanakan secara konsekuen oleh Pengurus MUI baik di pusat maupun daerah dari masa ke masa,” ujar Ma’ruf.

Dia pun melanjutkan, bermitra dengan pemerintah pun merupakan sebuah kenistaraan, mengingat sebagian besar yang dilakukan oleh MUI pun merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang seperti pelaksanaan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, tentang Ekonomi Syariah, dan sebagainya. Dia menyebut, MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa yang diminta oleh pemerintah seperti penanganan wabah Covid-19 termasuk masalah kehalalan vaksin, fatwa tentang lingkungan hidup, dan lainnya.

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DP MUI, Ma’ruf mengingatkan agar dalam memberikan pelayanannya baik kepada umat maupun sebagai mitra pemerintah, MUI harus berpedoman pada setidaknya tiga hal penting. “Untuk mewujudkan tanggung jawab MUI dalam melakukan khidmahnya (layanannya), baik kepada masalah keagamaan (diniyyah), keumatan (umatiyyah) maupun kebangsaan dan kenegaraan (wathaniyyah) paling tidak ada 3 hal penting yang harus menjadi pedoman bagi MUI, yaitu alhimaayaat (menjaga agama, umat dan negara), wattaqwiyaat (memberdayakan umat), wattauhidaat (menyatukan umat),” terang Ma’ruf.

Adapun, dia juga meminta MUI berperan sebagai payung besar untuk mengkoordinasikan semua gerakan yang mengatasnamakan umat Islam di Indonesia. Pasalnya, MUI merupakan organisasi Islam dengan latar belakang yang berbeda. Karenanya, pengurus MUI harus membangun kesepahaman mengenai visi, misi, orientasi, dan pedomannya, serta memiliki kekompakan dalam menetapkan setiap langkah yang diambilnya.

“Sebagai contoh, MUI selama ini sudah berhasil membuat keputusan-keputusan fatwa yang bulat, tanpa ada pendapat yang berbeda (dissenting opin). Begitu juga dalam berbagai keputusan yang lain. Saya berharap ke depan hal seperti ini harus terus dipertahankan,” kata Ma’ruf.

Dia pun menerangkan, salah satu keputusan yang harus menjadi landasan berfikir dan bergerak MUI adalah adanya kesamaan cara dalam berfikir dan bertindak sekalipun ada perbedaan. Menurutnya, hal-hal yang diperselisihkan harus ditoleransi, tidak boleh ada sikap ego kelompok atau fanatisme kelompok. Namun, hal-hal yang bersifat penyimpangan tidak boleh ditoleransi. (*)