Menteng, Jakarta - Indonesia

Kepatuhan Pada Pajak Membuat SDM Indonesia Memiliki Daya Saing Global

Jakarta – Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

Hal ini pun menjadi tujuan dari DJP dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk segala keikutsertaan dalam mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia. Namun, selain itu penghargaan tersebut juga akan diberikan atas dasar pertimbangan dalam kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem self assessment yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Tidak hanya di Indonesia, kepatuhan perpajakan juga menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara baik pada negara maju maupun negara berkembang sekalipun. Kenapa begitu? Karena jika setiap wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh untuk menaati setiap peraturan perpajakan yang ada, maka pasti akan memunculkan keinginan wajib pajak untuk melakukan setiap tindakan-tindakan yang akan menyebabkan berkurang dan menurunnya penerimaan pajak negara yaitu seperti melakukan tindakan penghindaran, pengelakan,serta penyelundupan.

Sebenarnya apa yang menyebabkan wajib pajak dikatakan patuh dalam menjalani perpajakannya? Setidaknya terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu diantaranya adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran kembali SPT secara tepat waktu, dan adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima, serta adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum adanya jatuh tempo.

Salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak adalah dengan melakukan sebuah integrasi data perpajakan. Integrasi data perpajakan ini lah yang akan memudahkan setiap wajib pajak untuk melaporkan SPT dan akan memberikan ketenangan kepada wajib pajak untuk mereka menjalankan usahanya.

Direktorat Jenderal Pajak pun menjelaskan bahwa dengan adanya integrasi data yang akan dilakukan akan semakin mempermudah dalam pengawasan, perolehan data, dapat menggali adanya potensi wajib pajak lainnya, dan dapat meningkatkan target untuk penerimaan pajak lainnya. (*)