Menteng, Jakarta - Indonesia

Otsus Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Orang Asli Papua

Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin menegaskan percepatan pembangunan harus dirasakan orang asli Papua (OAP). Pada rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Ma’ruf turut membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Terkait dengan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua barat, arahan dari Presiden Joko Widodo adalah harus memberikan perubahan nyata. Hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi orang asli Papua,” kata Ma’ruf
Dalam rangka mendukung kemajuan Papua, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan salah satu program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju.
“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini, tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” tegas Wapres
Terkait hal tersebut, Wapres meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) program pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.
“Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatkan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul,” katanya.
Dalam sambutan singkatnya, Wapres mengatakan dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Diharapkan hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.
“Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.
Menaker Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya untuk meningkatkam kualitas SDM dengan cara mengembangkan program pendidikan vokasi melalui BLK di Papua maupun Papua Barat. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat dengan upaya mengembangkan SDM melalui pendirian BLK.
Ida Fauziyah berpendapat untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja maupun para calon pekerja di Papua Barat perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK.
“Kita punya BLK UPTP di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD yang dikelola Pemprov Papua Barat,” kata Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah optimistis kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemprov Papua Barat dengan membuat BLK berstandar nasional, bahkan Internasional, akan mempercepat/mengakselerasi peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat.
“Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Manokwari Selatan, Papua Barat. Terlebih, Pak Kadisnaker sudah menyebut letak Kabupaten Manokwari sangat strategis, karena sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, ” katanya