Menteng, Jakarta - Indonesia

Presiden Jokowi Persempit Kesenjangan Pada Akses Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan

Jakarta – Sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), beberapa waktu yang lalu, penegasannya adalah mendukung reformasi program perlindungan sosial, yang akan dilakukan melalui penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait.

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, pemerintah akan menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. “Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai- nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” paparnya.

Sementara itu, kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan, dengan penekanan pada tiga hal antara lain, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak.

Selanjutnya, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program merdeka belajar.

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain: mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” pungkasnya.

Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas.

Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan.

Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD; serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas.

“Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan,” ujar Presiden.

Disamping itu, penajaman dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan dilakukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik. (*)