Menteng, Jakarta - Indonesia

Mendukung UU Cipta Kerja dan Penanganan Masalah Ketenagakerjaan

Oleh : Reza Pahlevi )*

Masyarakat mendukung keluarnya UU Cipta Kerja dan Penanganan berbagai masalah ketenagakerjaan yang selama ini diupayakan Pemerintah. Dengan adanya regulasi tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menggerakan perekonomian rakyat yang sebelumnya banyak terimbas pandemi Covid-19.

Sudahkah Anda membaca poin-poin dalam UU Cipta Kerja? UU ini sangat terkenal sejak diluncurkan pada akhir tahun lalu, karena baru kali ini ada UU yang dibuat untuk menangani bebagai bintang. Mulai dari ekonomi, investasi, dampai penanganan masalah ketenagakerjaan. Sehingga ada yang menjuluki UU Cipta Kerja sebagai UU sapu jagat.

Sejak UU Cipta Kerja disahkan, maka seluruh rakyat Indonesia menyetujuinya. Mereka mendukung UU ini karena ada perubahan positif dalam birorakasi di Indonesia. Selain itu, masalah ketenagakerjaan juga ditangani dengan baik oleh UU Cipta Kerja, sehingga tiap pegawai mendapatan haknya untuk digaji dengan layak.

Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih menyatakan bahwa UU Cipta Kerja diharap mampu memberikan percepatan perizinan di bidang investasi serta meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam artian, setelah UU ini disahkan maka akan ada banyak wirausaha yang muncul karena perizinan bisnis dipermudah. Ini akan membantu negara karena mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga sangat ramah ke investor asing. Jika ada kerjasama dengan penanam modal maka pabrik baru akan dibangun dan rata-rata adalah industri padat karya. Hal ini juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia dan menjadi solusi, ketika banyak rakyat yang dirumahkan saat pandemi tetapi bisa melamar ke pabrik tersebut.

Oleh karena itu UU Cipta Kerja wajib didukung karena ia adalah obat ampuh untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Saat semua sudah memiliki pekerjaan maka tingkat perekonomian akan naik dan daya beli masyarakat juga naik. Sehingga roda perekonomian bergulir dengan lancar. Efek domino postif ini yang diharapkan terjadi, oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda T Muchtar menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi positif untuk mendorong perbebasan perkembangan perkembangan ekonomi di Indonesia. Termasuk kemudahan berusaha dan investasi. Kesempatan berusaha akan terbuka luas jika kebebasan berusaha diperluas.

Jika perekonomian Indonesia membaik maka para pekerja juga yang diuntungkan. Mereka bisa bekerja dengan lancar karena tidak takut akan ancaman PHK, karena pabrik atau kantornya berjalan dengan stabil. Kondisi ekonomi yang naik akan memperbaiki situasi di tempat kerja.

Adinda menambahkan, UU Cipta Kerja akan menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi akan menghambat orang bekerja. Dalam artian, UU ini memang berdampak positif untuk para pekerja karena mereka bisa berkarya, tanpa terbentur oleh ketatnya peraturan. Jika ada UU Cipta Kerja maka pekerjaan akan lancar karena aturannya cenderung lebih fleksibel.

Ketika ada UU Cipta Kerja maka bisa menghapus kemungkinan untuk melakukan korupsi, kolusi,dan nepotisme. Penyebabnya karena perizinan dilakukan secara online sehingga tidak ada campur tangan kotor dari para oknum. Para pegawai negeri bisa bekerja dengan baik tanpa harus tertekan oleh birokrasi hitam, dan tidak akan bingung karena harus terseret arus. Dalam artian, ia bisa bekerja dengan idealis tanpa harus dimusuhi karena menolak KKN.

UU Cipta Kerja adalah solusi ampuh saat pandemi, terutama di bidang ketenagakerjaan. Ketika ada UU ini maka mengundang para investor untuk menanamkan modal di Indonesia dan efeknya mengurangi pengangguran. Masyarakat akan naik daya belinya dan kita bisa selamat dari kondisi resesi. UU ini juga baik untuk bidang ketenagakerjaan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini