Menteng, Jakarta - Indonesia

Pemerintah Menghargai Kritik Dari Masyarakat dan Pihak Manapun

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, sikap kritis baik untuk negara demokrasi. Dia pun menyatakan menghargai setiap kritik yang ada. “Saya menghargai setiap kritik. Dan sikap kritis itu justru bagus untuk negara demokrasi,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Selasa (29/6/2021) yang lalu.

Dalam unggahan itu, dia menyertakan video yang berisi pernyataan tanggapan atas kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Sebagaimana diketahui, Jokowi disebut sebagai The King of Lip Service dalam kritik yang diunggah di media sosial BEM UI itu.

Menurut Jokowi, hal itu merupakan bentuk pembelajaran menyampaikan pendapat oleh mahasiswa. “Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kritikan dari mahasiswa tidak perlu dihalangi oleh pihak kampus. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga mengungkapkan julukan yang diberikan BEM UI menjadi satu dari sekian banyak julukan yang diberikan kepadanya. “Ya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” ujarnya Jokowi. “Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip service,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Jokowi:The King of Lip Service di akun media sosial mereka. Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi yang kerap kali mengobral janji. Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pihak Istana tidak memiliki niatan untuk membungkam warga yang kerap melayangkan kritik-kritik terhadap kinerja pemerintah melalui media sosial. Menurut dia, kritik atau opini yang kemudian ditindak lanjuti ke jalur hukum biasanya karena dianggap sudah melanggar aturan yang berlaku.

Donny menjelaskan, pemerintah tidak bisa melakukan penyaringan terhadap opini atau kritik yang biasanya diungkap masyarakat melalui akun media sosial masing-masing. Tapi kalau sudah merujuk kepada fitnah, upaya doxing dan lainnya tentu bisa diseret ke jalur hukum. (*)