Menteng, Jakarta - Indonesia

KPK Tetap Profesional Berantas Korupsi di Indonesia

Pada 30 September 2021, 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan diberhentikan. Terlepas dari kontroversi soal TWK, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK harus jalan terus dan dikawal oleh publik. KPK tetap menjalankan tugasnya secara proefesional demi pemberantasan korupsi yang optimal.

“Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK.

Sementara itu, Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M. Adhiya Muzakki pun ikut angkat bicara. Dia menilai pemberhentian seorang pegawai merupakan hal yang wajar dan hal biasa.

Dia justru heran dengan masyarakat yang merespons berlebihan atas keputusan itu. “Pemberhentian pegawai itu hal biasa di sebuah instansi pemerintahan. Ada yang keluar, ada yang masuk. Itu sudah hukum alam,” katanya.

Dia juga heran dengan orang-orang yang membawa masalah itu ke meja presiden. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh Badan Kepegawaian Negara , Bima, 56 pegawai tersebut belum berstatus sebagai aparatur sipil negara ( ASN ), sehingga pemberhentiannya menjadi wewenang pimpinan KPK.

Semua pegawai itu akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Dia menilai keliru jika pemberhentian 56 pegawai KPK itu dianggap sebuah pelemahan terhadap Lembaga antikorupsi itu.