Menteng, Jakarta - Indonesia

Otonomi Khusus Papua untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua

DPR RI secara resmi mensahkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (15/7/2021). Melalui aturan ini, pemerintah melanjutkan pemberian dana otsus Papua selama 20 tahun ke depan hingga 2041.

Sesaat sebelum disahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dana otsus Papua mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen dari sebelumnya.

“Dana otonomi khusus ditingkatkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dengan perbaikan dalam hal tata kelola,” kata Tito dalam pidatonya di hadapan anggota DPR.

Menurut Tito, dana otsus tersebut paling besar dialokasikan untuk belanja di sektor pendidikan, yaitu sebesar 35 persen.
Sementara sebesar 65 persen lainnya dialokasika untuk tiga sektor, yaitu belanja infrastruktur 30 persen, kesehatan dan perbaikan gizi 25 persen, serta untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sebesar 10 persen.

Selain peningkatan dana otsus, UU Otsus Papua juga mengatur bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua Barat diperpanjang dari tahun 2026 menjadi 2041.

Tito mengatakan, ke depan dana otsus bisa memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap pembangunan di tanah Papua, terutama terhadap pembangunan antar-kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Dengan dukungan pendanaan dalam bentuk Dana Otsus dan DBH Migas tambahan, disertai Dana tambahan infrastruktur dan transfer ke daerah lainnya diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah Papua mempercepat pembangunan di wilayah Papua,” imbuh Tito.

Sementara itu, Ketua Pansus Otsus Papua DPR, Komarudin Watubun mengatakan bahwa peningkatan dana otsus menjadi 2,25 persen harus benar-benar dialokasikan seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Komarudin menegaskan, pembagian dana Papua harus memperhatikan jumlah OAP, tingkat kesulitan geografis, dan infrastruktur yang berbeda-beda di setiap wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.
“Dana Otonomi Khusus Papua ini akan diterima pemerintah daerah melalui Penerimaan Umum dan Penerimaan Berbasis Kinerja,” terang Komarudin dalam laporannya.

Akomodir OAP

Selain soal dana otsus, Komarudin mengungkapkan bahwa UU Otsus Papua mengakomodir kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) baik di bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perekonomian.

“Dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di DPRK, sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam RUU,” kata dia.

Komarudin menambahkan, UU Otsus Papua mengatur mengenai kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk OAP.

Begitu juga bidang ketenagakerjaan dan perekonomian harus mengakomodir OAP. UU Otsus mewajibkan berbagai usaha-usaha perekonomian di Papua untuk mengutamakan OAP.

Sementara di bidang pemberdayaan, kata Komarudin, “Pasal 36 ayat (2) huruf (d) menegaskan bahwa sebesar 10 persen dari dana bagi hasil dialokasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.” (**)