Menteng, Jakarta - Indonesia

Presiden Jokowi Mendukung Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Presiden Jokowi menyampaikan dirinya mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak dan mencegah korupsi di Indonesia.

Kemudian, Jokowi menekankan, profesionalitas aparat penegakan hukum berperan penting dalam penindakan dan pencegahan korupsi. Namun meski begitu, dirinya menyebut bahwa kinerja penegakan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditemukan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak dan mencegah korupsi di Indonesia. Dia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh padam. “Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam,” ujar Jokowi.

Kemudian, Jokowi menekankan, profesionalitas aparat penegakan hukum berperan penting dalam penindakan dan pencegahan korupsi. Namun, dia menyebut bahwa kinerja penegakan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditemukan.

“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan. Tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” ucap Jokowi. Untuk itu, dia menyebut orientasi dan pola pikir dalam pengawasan serta penegakan hukum kini harus diarahkan kepada perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

Jokowi menilai pentingnya inovasi untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. “Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang terjadinya korupsi,” ucap dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu meminta lembaga pemerintahan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Selain mencegah korupsi, dia menyebut hal tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi,” terang Jokowi. “Perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku tindak pidana korupsi,” sambung Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi di sektor perizinan dan layanan publik untuk mempersempit peluang korupsi. Khususnya, sektor-sekor yang terkait kepentingan masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

“Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah,” papar dia.

Pemerintah, kata Jokowi, juga melakukan reformasi struktural besar-besaran dengan memangkas regulasi yang rumit dan tumpang tindih. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat mencegah terjadi korupsi.

“Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya,” terang dia. (*)